Menteri PUPR: Sektor perumahan harus dukung pemulihan ekonomi

Sektor properti dapat menjadi salah satu leading sector, karena memiliki multiplier effect yang besar dalam menggerakkan lebih dari 140 industri ikutan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan bahwa sektor perumahan harus memiliki peranan besar dalam mendukung strategi pemulihan ekonomi nasional dan memitigasi dampak ekonomi dari Pandemi COVID-19.

“Sektor properti dapat menjadi salah satu leading sector, karena memiliki multiplier effect yang besar dalam menggerakkan lebih dari 140 industri ikutan, seperti material bahan bangunan, genteng, semen, paku, besi, kayu, dan lainnya, sehingga akan mempengaruhi produktivitas masyarakat kita," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menteri PUPR mengharapkan efek ganda dari pembangunan infrastruktur perumahan dapat mengakselerasi pertumbuhan sektor lain, sehingga memberikan daya ungkit untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Beberapa strategi telah dilaksanakan Kementerian PUPR dalam mendukung pemulihan ekonomi, di antaranya percepatan penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT) dengan target 100 persen pada September 2020.

“Kementerian PUPR sangat mendorong agar masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak, salah satunya melalui program BSPS. Saat ini progres BSPS sudah mencapai 64,23 persen dan ditargetkan selesai 100 persen pada September mendatang,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid.

Pada Tahun Anggaran 2020 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk BSPS senilai Rp4,7 triliun dari total anggaran PKT sebesar Rp11,3 triliun. Anggaran ini digunakan untuk membedah 220.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di 579 lokasi. Program BSPS ini diperkirakan dapat menyerap sebanyak 244.170 orang tenaga kerja.

Penyelesaian Program Sejuta Rumah tahun 2020 juga terus didorong dengan capaian hingga 24 Agustus 2020 sebanyak 264.457 unit rumah. Jumlah tersebut terdiri dari 212.743 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 51.714 unit rumah non-MBR.