"Terkait dengan kocok ulang kabinet dan juga evaluasi koalisi itu, menurut kami, yang paling berkepentingan selain Presiden SBY adalah Partai Demokrat sendiri," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan hal itu mengomentari wacana yang berkembang menyusul pernyataan Presiden SBY terkait kemungkinan melakukan evaluasi koalisi dan kocok ulang kabinet.
"Kewenangan penuh ada pada Presiden SBY, baik selaku Presiden RI (kepala pemerintahan) maupun pimpinan Partai Demokrat," tambahnya.
Seandainya ada evaluasi serta kocok ulang, demikian Tjahjo Kumolo, itu sangat sah juga.
"Apa pun itu, tentu demi kenyamanan koalisi dan efektifitas pemerintahan," katanya.
Tjahjo Kumolo juga menilai, jika patokannya kinerja kabinet 100 hari, maka sudah kelihatan dan ketahuan mana yang mampu, telah bekerja bagus, serta siapa tergolong tidak mampu atau belum bisa diandalkan menerjemahkan arahan Presiden SBY.
"Saya kira Presiden SBY sudah paham dan sudah tahu. Dan kalau Presiden akan kocok ulang, ya sah dan wajar saja, bahkan menurut saya itu perlu, demi jalannya pemerintahan yang lebih baik," ujarnya lagi.
Hanya saja, menurutnya, kita tak bisa berandai-andai terlalu jauh terlebih dulu.
"Mari kita lihat dan tunggu saja nanti bagaimana perkembangannya ke depan. Yang pasti bagi kami, apa pun keputusannya, itu ada pada Presiden SBY," tegas Tjahjo Kumolo. (*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
