Komisi III DPR sindir dua mitra, Asrena Kapolri dan Komnas HAM

Jakarta (ANTARA) - Komisi III DPR RI menyindir dua dari 14 mitra kerjanya yaitu Asisten bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Mahesa bahkan mengatakan Komnas HAM seperti bukan bagian dari Lembaga Negara, tapi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Komnas HAM masih layak kami bicarakan di sini enggak? Karena sudah jadi LSM ini Komnas HAM, dari pernyataan (statement) dan surat-suratnya. Tolong fraksi-fraksi mengambil sikap tentang ini," kata Desmond dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu.

Desmond juga menyindir Asrena Polri sebagai mitra yang dinilai bersikap cuek dengan Komisi III DPR RI.

"Mitra mencuekkan Komisi III, misalnya Asrena Polri. Begitu kan? Itu cuek seolah-olah kami enggak penting," kata Desmond.

Entah apa yang diperbuat Asrena Polri hingga membuat Desmond menyebutnya cuek. Itu tidak dipertegas.

Namun, Desmond mengatakan bahwa Asrena baru mau bertindak ketika permintaan Komisi III DPR dititipkan kepada Badan Anggaran DPR RI.

"Ini ada yang enggak benar ini sama Asrena. Ya, urusan enggak jelas juga," kata Desmond.

Desmond mengatakan perkara dengan kedua Lembaga Negara mitra mereka itu akan dituntaskan ketika para Fraksi di Komisi III DPR RI menyampaikan pandangannya.

"Biar kelihatan, ya," kata Desmond.

Rapat sore itu dihadiri para pimpinan mitra Komisi III DPR RI, mulai dari Kapolri Jenderal Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, Kepala BNN Komjen Heru Winarko, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, perwakilan Komisi Yudisial, Setjen MPR, Setjen DPD RI, PPATK, Mahkamah Konstitusi, dan perwakilan Mahkamah Agung secara fisik, serta Menkum HAM Yasonna Laoly secara virtual.

Sementara perwakilan LPSK dan KPK berhalangan hadir menurut penuturan Desmond.

Menurut Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Raker Komisi III DPR yang ditunda tadi merupakan bagian pembahasan RUU P2 APBN.

"Jadi ini nanti akan ada RUU-nya, RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2 APBN) 2019," ujar anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal saat dihubungi di Jakarta, Rabu.