SP Pertamina Cilacap Dukung Langkah FSPPB

Cilacap (ANTARA News) - Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma (SPP-PWK) Pertamina Refinery Unit IV Cilacap mendukung langkah Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak calon direksi PT yang merupakan "titipan kepentingan" atau pihak tertentu.

"Kami mensinyalir adanya calon-calon 'titipan' yang tidak akan membawa Pertamina ke kelas dunia," kata Ketua Umum SPP-PWK, Ari Gumilar kepada wartawan di Cilacap, Sabtu malam.

Ia mengatakan, sejumlah calon direksi yang telah muncul, diketahui banyak memiliki dosa atau rekam jejak yang buruk terutama calon yang berasal dari kalangan internal.

Selain itu, kata dia, FSPPB juga ingin menyelamatkan Pertamina dari kelompok-kelompok yang sarat dengan kepentingan.

"Kami tidak ingin nantinya ada balas budi jika yang menjadi direksi merupakan `orang titipan`," katanya.

Terkait hal itu, kata dia, SPP-PWK mendukung sepenuhnya usulan FSPPB yang menyampaikan "Surat Terbuka Kepada Presiden RI" dan menolak dengan tegas calon direksi "titipan" atau yang diusulkan oleh makelar jabatan, kelompok "trader" minyak, mafia minyak, politisi.

Menurut dia, pemilihan calon direksi Pertamina baru harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, dan dedikasi tinggi untuk memajukan Pertamina serta memahami aspek hubungan industrial yang baik.

"Seluruh anggota SPP-PWK mendukung langkah-langkah yang telah dan sedang diperjuangkan FSPPB dan siap melaksanakan aksi sesuai instruksi dari FSPPB," katanya.

Kendati demikian, kata dia, SPP-PWK berkomitmen untuk tetap menjaga proses pengolahan di Kilang Pertamina RU IV tidak terganggu dan berjalan seperti biasa selama proses pemilihan calon direksi menimbang aspirasi pekerja.

Disinggung mengenai aksi yang akan dilakukan, dia mengatakan, SPP-PWK siap menggelar demonstrasi atau mogok kerja atas instruksi FSPPB dengan tetap mempertimbangkan baik maupun buruknya dampak aksi tersebut.

"Kami akan tetap pertimbangkan baik atau buruknya aksi tersebut karena kami tidak ingin merugikan rakyat. Tujuan kami hanyalah ingin menyelamatkan aset rakyat dan negara berupa Pertamina dari kepentingan-kepentingan kelompok tertentu," katanya.

Menurut dia, jika aksi mogok kerja dilakukan oleh SPP-PWK akan berdampak fatal karena 60 persen kebutuhan bahan bakar minyak di Pulau Jawa disuplai oleh Pertamina RU IV Cilacap.

"Kami tetap menghormati koridor hubungan industrial agar tidak merugikan masyarakat maupun negara," kata Ari.

Sementara mengenai calon yang diharapkan oleh serikat pekerja, Ketua Bidang Monitoring Implementasi GCG (Good Corporate Government) FSPPB Koesdjarjo mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan siapa pun yang bakal menjadi direksi.

Akan tetapi yang terpenting, kata dia, sosok tersebut dapat menghindarkan Pertamina dari keterpurukan yang disebabkan adanya kesalahan stakeholder (pemangku kepentingan).

Menurut dia, FSPPB sebenarnya memiliki calon yang dianggap mampu menyelamatkan Pertamina."Akan tetapi kami sangat berhati-hati untuk memunculkan calon tersebut. Bahkan kami pun tidak berkomunikasi dengan yang bersangkutan," jelasnya.

Ia mengatakan, apa pun akan dilakukan oleh serikat pekerja demi menjaga aset rakyat dan negara dengan tetap menjaga koridor hubungan industrial.

Sementara itu Sekretaris Jenderal FSPPB Eko Wahyu Laksmono mengatakan, federasi berkomitmen anggotanya tetap mengabdi untuk negara dan tidak akan menyakiti rakyat terkait tuntutan tersebut."Kepentingan rakyat dan negara tetap kami utamakan," katanya.(*)