Keributan terjadi di luar ruang persidangan dan dipicu oleh ditolak masuknya sejumlah pengurus DPD PAN asal Sulawesi ke ruang persidangan dengan alasan kepengurusan mereka tidak sah oleh panitia.
Para ketua DPD se-Sulawesi Utara memprotes panitia yang mereka nilai tidak adil dan mereka meminta kongres dihentikan terlebih dahulu hingga persialan mereka selesai.
"Selesaikan dulu masalah DPD ini baru kongres ini dilanjutkan," kata Muksin Hasyim, Sekretaris DPD Bolaang Mongondow, Sulut.
Menurunya, tidak hanya Sulut yang bermasalah, tetapi juga DPD-DPD yang ada di Indonesia Timur juga telah dipermasalahkan panitia.
Para delegasi yang ditolak masuk ruangan sidang itu meneriakkan bahwa DPP tidak bertanggungjawab karena tidak mengindahkan tuntutan mereka.
Ditempat sama, Ketua DPW Sulawesi Utara, Lily Walanda mengatakan bahwa pihaknya telah mencoba mencari jalan damai, tetapi usulan untuk itu ternyata tidak digubris panitia.
Dia menyayangkan pihak DPP yang dinilainya tidak profesional karena sebelumnya panitia di DPP telah memberikan ID card peserta dan kemudian ditarik kembali dengan alasan yang tidak jelas.
"Ada orang yang namanya Chandra dari DPP mengambil ID card. Katanya untuk keperluan apa dan saya juga tidak tahu," ujarnya.
Lily Walanda meminta pihak DPP segera meluruskan persoalan itu agar semua peserta dapat memilih ketua umum yang mereka usulkan. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
