Kadin harap ada sistem percepat realisasi PEN

Hati-hati boleh, tapi ada sistem bagaimana supaya jangan sampai berlarut-larut

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan ada sistem untuk mempercepat realisasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari birokrasi dan administrasi yang dinilai menghambat kucuran stimulus pemerintah itu.

"Hati-hati boleh, tapi ada sistem bagaimana supaya jangan sampai berlarut-larut, akhirnya tidak dapat juga," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani dalam webinar di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, unsur kehati-hatian dalam birokrasi justru menjadi sandungan padahal kebutuhan penyerapan dana PEN itu terbilang besar.

Selain birokrasi, administrasi juga dinilai memperlambat realisasi PEN yang per 19 Agustus 2020 baru mencapai 25 persen dari total alokasi stimulus mencapai Rp695,2 triliun.

"Untuk masuk ke dalam regulasi turunan untuk supaya aturan main bagaimana pelaksanaannya itu memakan waktu cukup lama," imbuhnya.

Pengusaha ini mengapresiasi pemerintah mengucurkan kebijakan di antaranya untuk menstimulus dunia UMKM dan korporasi dalam program PEN.

"Memang penyerapannya masih rendah. Kami menunggu dan ini yang jadi kendala pelaku usaha tapi walau demikian kami coba untuk survive," imbuhnya.

Meski mengaku belum mendapatkan kucuran dari pembiayaan korporasi, namun pengusaha ini fokus dalam melakukan restrukturisasi kredit.

Ia juga mengharapkan agar suku bunga pinjaman bank menurun karena saat ini masih berkisar dua digit meski Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan menjadi 4 persen.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pembiayaan untuk program PEN hingga 19 Agustus 2020 mencapai Rp174,9 triliun atau 25 persen dari pagu sebesar Rp695,2 triliun.

Sri Mulyani merinci untuk realisasi anggaran kesehatan Rp7,36 triliun atau 8,4 persen dari pagu Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp93,18 triliun atau 49,7 persen dari total anggaran sebesar Rp203,91 triliun.

Selanjutnya untuk anggaran sektoral K/L dan pemda telah terealisasi Rp12,4 triliun atau 13,1 persen dari pagu Rp106,05 triliun, insentif usaha Rp17,23 triliun atau 14,3 persen dari pagu Rp120,61 triliun.

Realisasi untuk UMKM adalah Rp44,63 triliun atau 37,2 persen dari pagu Rp123,47 triliun
dan terakhir untuk pembiayaan korporasi dengan anggaran Rp53,57 triliun belum ada yang terealisasi.