Pandemi, Anggota DPR sebut padat karya jaga kestabilan ekonomi rakyat

Kementerian PUPR memperluas Program Padat Karya Tunai dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik menyatakan, program padat karya merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat pada masa pandemi COVID-19.

“Sebagai anggota parlemen pusat, kami terus mendukung program pemerintah pusat dalam rangka menjaga kestabilan daya beli masyarakat. Seperti, melalui program padat karya ini, supaya benar-benar terealisasi kepada masyarakat,” ujar Wandik dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan, program padat karya itu tidak hanya diterapkan dalam satu proyek kementerian saja. Program serupa diterapkan pula dalam pelaksanaan proyek sejumlah mitra Komisi V DPR RI.

Wandik mengatakan, dalam setiap rapat dengar pendapat bersama mitra kerjanya, Komisi V DPR RI selalu menyuarakan pentingnya sinergi bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan program padat karya.

“Program padat karya ini melibatkan semua stakeholder, supaya bisa mendorong partisipasi masyarakat di seluruh daerah. Warga juga turut ambil bagian dalam program ini, supaya mereka juga dapat dukungan dalam hal pendapatan. Supaya, bisa bertahan, apalagi di tengah pandemi saat ini,” katanya.
Baca juga: Lembaga kajian: Manfaat padat karya tunai langsung kembali ke rakyat

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas Program Padat Karya Tunai dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya melaksanakan Program Padat Karya Tunai melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat, khususnya untuk infrastruktur berskala kecil atau sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Dari pagu Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp83,97 triliun, Program Padat Karya Tunai dialokasikan sebesar Rp11,49 triliun dengan progres penyerapan anggaran hingga 18 Agustus 2020 sebesar 60,19 persen atau senilai Rp6,83 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 493.943 orang atau sebesar 80,38 persen dari rencana 614.480 orang.

Untuk memperluas kesempatan kerja, Kementerian PUPR juga melakukan perubahan skema pada program atau kegiatan infrastruktur yang semula bersifat kontraktual, tetapi dilaksanakan dengan pola Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp654,4 miliar dan target penerima manfaat sebanyak 80.888 orang.