Pemkot Bogor dan DPRD bicarakan langkah perbaikan Jembatan MA Salmun

Kami akan segera memperbaikinya, tapi ada proses birokrasi yang harus dilalui

Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor dan DPRD setempat berkoordinasi membicarakan langkah perbaikan jembatan di Jalan MA Salmun Kota Bogor yang tiang penyangganya retak, guna mengantisipasi terjadi kerusakan lebih parah.

"Kami akan segera memperbaikinya, tapi ada proses birokrasi yang harus dilalui. Kami akan bicara dengan Dewan untuk mencari jalan keluar terbaik," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, di Kota Bogor, Selasa.

Menurut Bima Arya, anggaran untuk perbaikannya, kalau menunggu bantuan dari pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat, belum pasti tapi perlu diupayakan.

"Apalagi anggaran tahun 2020, sebagian dialihkan untuk penanganan COVID-19," katanya.

Pemerintah Kota Bogor, kata dia, berencana mengusulkan revitalisasi Jembatan MA Salmun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun ke pemerintah pusat. "Kami akan usulkan dua-duanya," katanya.

Kalau untuk perbaikan jembatan di Jalan Otista, semula dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bogor tahun 2020, tapi anggarannya dialihkan untuk penanganan COVID-19.

"Kita akan konsultasikan juga dengan Dewan, solusinya bagaimana," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, mengatakan, Jembatan MA Salmun ada dua konstruksi, yakni konstruksi jembatan lama dan konstruksi jembatan baru, saat dilakukan pelebaran jalan.

Menurut Chusnul, Jembatan MA Salmun lokasinya berada di atas aliran Sungai Cisadane yakni Kali Cipakancilan yang kewenangannya ada di provinsi, sedangkan Jalan MA Salmun adalah jalan kota yang berada di Kota Bogor.

Chusnul menjelaskan, Jembatan MA Salmun dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 1988.

"Dari prasasti yang ada di jembatan tersebut, diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Yogie S Memed, pada 22 Agustus 1988," katanya.

Menurut Chusnul, kerusakan tiang penyangga di Jembatan MA Salmun, sudah diantisipasi sejak 2019.

Dinas PUPR berkoordinasi dengan dinas terkait dan aparat wilayah, untuk berbagi tugas dan peran mengantisipasi kerusakan lebih parah.

"Alhamdulillah, saat ini sudah dilakukan antisipasi untuk rekayasa lalu lintas dan pemasangan rambu oleh Dinas Perhubungan. Kami dari Dinas PUPR akan melakukan pemasangan portal untuk mencegah kendaraan bertonase berat melintas," katanya.

Untuk penanganan jangka pendek dan antisipasi kerusakan lebih berat, kata dia, Dinas PUPR sudah melakukan survei dan konsultasi dengan tenaga ahli, termasuk rencana pemasangan portal.

"Untuk penguatan struktur sementara, kami juga sudah mengusulkan, anggaran untuk perbaikan yang bersumber dari anggaran BTT (biaya tidak terduga) pada APBD Kota Bogor tahun 2020," katanya.

Sedangkan, untuk rekonstruksi jembatan, Pemerintah Kota Bogor sudah mengusulkan bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta ke Kementerian PUPR.