Karena kebijakan 'counter cyclical', berdampak pada pelebaran defisit dari yang rencana pada tahun anggaran 2019.Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pandangan dan pertanyaan Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengenai keseimbangan primer (primary balance) pada tahun anggaran 2019 yang masih negatif.
"Tekanan kondisi eksternal menyebabkan pemerintah memilih untuk melakukan kebijakan fiskal yang bersifat counter cyclical. Hal ini menyebabkan primary balance masih berasa berada dalam zona negatif," kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.
Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Keseimbangan primer bernilai negatif jika total pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan senantiasa berkomitmen untuk terus melakukan upaya perbaikan pengelolaan fiskal itu agar makin sehat dan berkelanjutan (sustainable).
Upaya yang dilakukan, antara lain dengan terus mendorong optimalisasi pendapatan negara, meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja negara, serta mengembangkan pembiayaan yang inovatif.
Namun, situasi objektif serta kondisi perekonomian global pada tahun 2019 semua mengalami perlambatan ekonomi. Hal ini membuat pemerintah menempuh kebijakan counter cyclical tersebut.
"Hal itu ditempuh dalam rangka mendorong ekonomi domestik melalui peran belanja negara sebagai instrumen untuk mendorong laju perekonomian," kata Sri Mulyani.
Baca juga: Pertama sejak 2013, Menkeu sebut keseimbangan primer surplus Rp11,6 triliun
Karena kebijakan counter cyclical semisal pemberian stimulus, kata Mulyani, berdampak pada pelebaran defisit dari yang direncanakan pada tahun anggaran 2019 serta realisasi keseimbangan primer yang masih negatif.
Namun, dengan kebijakan itu, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga sistem fiskal berkelanjutan untuk jangka panjang agar keseimbangan primer bergerak menuju level positif.
Komitmen itu secara konsisten dilakukan melalui pengelolaan keuangan negara secara berhati-hati dan terukur di dalam rangka untuk mempertahankan kinerja dan momentum pertumbuhan ekonomi.
Mulyani mengatakan pemerintah menyadari bahwa target pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan dalam RPJMN 2015—2019 masih belum mampu dicapai.
Namun, pemerintah tetap berupaya untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi nasional agar meningkat setiap tahunnya.
Dengan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tersebut, dia berharap roda aktivitas sektor riil dan investasi akan mampu berputar kembali sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia.
Baca juga: Menkeu: Perekonomian Indonesia 2019 terpengaruh perekonomian global
Di dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan, APBN disusun agar lebih produktif dan efisien.
Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara itu dibuat efisien untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen per tahun hingga akhir tahun 2019, kata dia, telah mendorong indikator kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik. Hal ini dilihat dari tingkat kemiskinan tingkat pengangguran terbuka dan rasio gini yang makin membaik.
Indonesia mampu mencapai tingkat kemiskinan single digit untuk pertama kalinya di dalam sejarah, sejak Maret 2018, yaitu pada tingkat 9,82 persen. Trennya pun terus menurun hingga menyentuh 9,22 persen pada bulan September 2019.
Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 5,94 persen pada tahun 2014 menjadi 5,28 persen pada bulan Agustus 2019.
Demikian pula, tingkat kesenjangan atau rasio gini yang sempat stagnan di level 0,41 pada periode 2012—2015 telah berhasil diturunkan menjadi 0,38 pada periode 2019.
Indeks pembangunan manusia juga menunjukkan perbaikan yang signifikan dari angka 68,9 pada tahun 2014 meningkat menjadi 71,92 pada tahun 2019.
"Penurunan angka kemiskinan tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan dan kebijakan fiskal telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat, terutama yang paling bawah," kata Mulyani.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
