Ribuan Tenaga Kontrak Pemkab Mamuju Terancam Tak Dipekerjakan

Mamuju (ANTARA News) - Ribuan tenaga kontrak dalam lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat terancam tidak dipekerjakan tahun 2010 ini.

"Jumlah tenaga kontrak yang ada di Mamuju saat ini sudah tidak wajar, sehingga APBD tidak mampu untuk membayar gaji seluruh tenaga kontrak tersebut," ungkap anggota Badan Anggaran DPRD Mamuju, Hajrul Malik, di Mamuju, Kamis.

Hingga kini, jumlah tenaga kontrak dalam lingkup Pemkab Mamuju mencapai 4.000 orang, jumlah terbesar adalah dari kalangan tenaga pengajar yang mencapai 2.000 orang.

Kemudian tenaga kesehatan yang mencapai 1.000 orang, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebanyak 400 orang, dan selebihnya adalah tenaga administrasi.

"Jika dilihat perbandingan antara jumlah PNS dengan tenaga kontrak, sangatlah tidak realistis, karena jumlah PNS dalam lingkup Pemkab Mamuju mencapai 5.000 orang," ungkapnya.

Ia mengatakan, besarnya jumlah tenaga kontrak ini membuat Pemkab Mamuju tidak mampu untuk membayar gaji mereka selama tiga bulan terakhir.

Minimal, kata dia, terjadi perampingan tenaga kontrak sebanyak 50 persen dari total saat ini.

Menurutnya, besarnya jumlah tenaga kontrak di Mamuju yang tidak realistis tersebut hanya akan membebani anggaran daerah.

Apalagi, lanjutnya, banyak tenaga kontrak yang tidak memiliki job description yang jelas, sehingga kinerjanya pun tidak terukur.

"Tujuan dasar diterimanya tenaga kontrak adalah untuk membantu kinerja PNS yang tidak bisa terjangkau, khususnya di daerah terpencil," jelasnya.

Akan tetapi, yang terjadi saat ini banyak pengangkatan tenaga kontrak yang justru merupakan penggelembungan birokrasi.

"Perlu ada pengkajian lebih lanjut terkait hal ini, sehingga jumlah tenaga kontrak tidak lagi membengkak seperti ini, dan juga anggaran daerah tidak lagi terbebani," tuturnya. (*)