Kami melihat satu-satunya kebijakan yang efektif untuk menangkal masuknya ponsel ilegal di Indonesia adalah dengan kontrol IMEIJakarta (ANTARA) - Asosiasi perangkat maupun penyedia layanan telekomunikasi masih menantikan kebijakan pemblokiran nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) berlaku efektif.
Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan dan Kebijakan Publik Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Syaiful Hayat, menyatakan mereka sudah lama menunggu regulasi IMEI berlaku.
Baca juga: Kominfo akan tetapkan mekanisme blokir IMEI pekan ini
"Kami melihat satu-satunya kebijakan yang efektif untuk menangkal masuknya ponsel ilegal di Indonesia adalah dengan kontrol IMEI," kata Syaiful, saat dihubungi ANTARA, Senin.
Menurut Syaiful, peredaran ponsel ilegal dari hulu dapat dicegah dengan pengendalian nomor IMEI Control, secara paralel juga Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa melakukan operasi pasar, atau dari sisi hilir.
"Ponsel ilegal pasti bisa diberantas," kata Syaiful
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan pada 2019 menandatangani regulasi IMEI, berlaku secara efektif pada April lalu. Tapi, pemblokiran nomor IMEI ilegal belum dilakukan kala itu karena terkendala mesin Centralized Equipment Identity Register (CEIR).
Pemerintah bersama asosiasi menguji coba sistem CEIR versi cloud hingga Juli, sambil menantikan mesin perangkat keras CEIR tersedia pada Agustus, menurut rencana semula. Rencananya, pemblokiran IMEI ilegal akan berlaku mulai 24 Agustus.
APSI menyatakan pemblokiran belum bisa berlaku efektif hari ini, namun, diharapkan akan terlaksana dalam beberapa hari lagi.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan Baasir menyatakan mesin CEIR, yang saat ini masih berada di operator seluler, akan diserahkan ke pemerintah setelah ada berita acara serah terima basis data Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor dan TPP Produksi, untuk dimasukkan ke mesin CEIR.
"Saat ini kami masih menunggu data TPP dari pemerintah, setelah itu, masih ada tahapan lagi untuk diselesaikan sesuai project timeline," kata Marwan.
Marwan menyatakan mesin tersebut belum bisa diserahkan ke pemerintah hari ini karena TPP Impor dan TPP Produksi belum berjalan di CEIR.
"ATSI dukung pemerintah supaya cepat ini semua," kata Marwan.
Baca juga: Mesin blokir IMEI berjalan optimal pada Agustus
Baca juga: Regulasi IMEI memungkinkan blokir ponsel hilang
Baca juga: Kemarin, mekanisme blokir IMEI hingga alasan bokong tepos perut buncit
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2020
