Padahal, menurut anggota DPRD Sumbar dari Kabupaten Solok dan Solok Selatan, Mochlasin, di Padang, Rabu, pembukaan jalan itu dinilai strategis untuk pengembangan perekonomian masyarakat setempat dan Sumbar umumnya.
Dikatakannya, pembukaan jalan itu kini sangat mendesak dilakukan, terutama untuk ruas Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, ke Muara Labuh, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan ke Dharmasraya.
Khusus untuk ruas Teluk Air Putih yang akan menghubungkan Solok Selatan dengan Dharmasraya, Pemda telah menganggarkan dananya dari APBD Sumbar dalam tiga tahun terakhir.
Namun karena terbentur keberadaan hutan lindung, katanya, rencana tersebut hingga kini belum dapat dilaksanakan.
Dia menjelaskan, anggaran untuk pembukaan jalan itu tetap diadakan meskipun diketahui terkendala kawasan hutan lindung karena kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk penyediaan sarana jalan yang lebih baik.
Jalan tembus tersebut dapat memperpendek jarak tempuh antarkabupaten di lintas tengah Sumbar sampai 200 kilometer dan memacu perekonomian setempat lebih baik, katanya.
Untuk mengatasi kendala yang masih menghadang rencana tersebut, menurut dia, upaya yang dapat dilakukan, antara lain meminta persetujuan DPR dan Menteri Kehutanan.
Pemda harus berjuang agar alih fungsi hutan di kawasan itu dapat disetujui DPR setelah diusulkan oleh Menhut, tambahnya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
