"Hal penting yang harus dilakukan sebelum memberikan gelar Pahlawan Nasional adalah perlunya melakukan pembersihan nama baik Gus Dur, terutama terkait dengan kasus Buloggate dan Bruneigate yang dijadikan alasan lawan-lawan politiknya untuk menjatuhkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Hingga kini, Gus Dur tidak terbukti melakukan hal tersebut," katanya.
Mereka menilai Gus Dur adalah putra terbaik bangsa yang mengabdikan hidupnya di negeri ini untuk penegakan pluralisme, demokrasi, dan humanisme di Indonesia. Gus Dur juga dianggap berani menanggung risiko dalam memperjuangkan hak-hak kaum minoritas serta orang-orang yang terpinggirkan dan menjadi korban, baik dari diskriminasi ras, etnis, maupun agama.
Komunitas Lintas Iman, yang terdiri dari beberapa tokoh lintas agama menyatakan mendukung pemberian gelar pahlawan nasional bagi Gus Dur.
Terkait itu, mereka juga memberikan usulan agar tanggal meninggalnya Gus Dur diperingati sebagai hari pluralisme Indonesia. "Untuk melestarikan semangat dan perjuangan Gus Dur, kami Komunitas Lintas Iman mengusulkan tanggal meninggalnya Gus Dur, 30 Desember, diperingati sebagai hari pluralisme Indonesia," ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan sangat menghargai jika pemerintah menyambut usulan tersebut. Kalaupun usulan tersebut tidak diterima, mereka akan mendorong seluruh kekuatan masyarakat untuk menjadikan tanggal tersebut sebagai hari pluralisme.
Sementara itu, Romo Benny Susetyo mengatakan, dengan gelar pahlawan yang diberikan kepada Gus Dur nantinya, hal itu secara otomatis akan memperbaiki nama baiknya.
"Gus Dur harus dibersihkan nama baiknya karena bersalah atau tidaknya tidak bisa dibuktikan. Dengan gelar pahlawan, otomatis Gus Dur akan diperbaiki nama baiknya," ungkapnya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
