Tidak Logis Ukur Keberhasilan dari Program 100 Hari

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan program 100 hari pertama pemerintah tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai keberhasilan pemerintahan masa bakti 2009-2014 yang dipimpinnya.

Dalam pidato pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010 kepada kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa, Presiden menegaskan program 100 hari merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan dengan program-program pemerintah yang tercantum dalam APBN 2010 dan juga tahun-tahun mendatang.

Program 100 hari pertama pemerintah dengan 15 program pilihan sebagai prioritas, menurut dia, hanya merupakan embrio dari program -program utama yang tercantum dalam APBN 2010.

"Sungguhpun program 100 hari ini penting, tentu tidak mungkin semua prioritas agenda dan sasaran pembangunan lima tahun kita tuangkan dalam 100 hari pertama. Di samping itu tentu tidak logis pula mengukur keberhasilan pemerintah masa bakti 2009-2014 hanya dilihat dari program 100 hari yang dijalankan," tutur Presiden.

Setelah penyerahan DIPA 2010, Kepala Negara meminta seluruh jajaran pemerintah untuk menjabarkan dan melaksanakan berbagai rencana strategis, rencana aksi, dan program-program pemerintah.

Ia meminta semua program pemerintah agar segera dilaksanakan dan jangan ada jajaran pemerintah baik di pusat maupun daerah yang menunda pelaksanaan anggaran.

Tetap tumbuh
Presiden dalam pidatonya memuji kinerja ekonomi 2009 yang tetap tumbuh positif dengan perkiraan di atas empat persen meski dunia sedang dilanda krisis keuangan global.

Kinerja ekonomi 2009 dinilai Presiden cukup berhasil melalui beberapa indikator, di antaranya adalah tingkat inflasi hanya 2,78 persen yang merupakan angka terendah selama 10 tahun terakhir.

Sedangkan nilai tukar rupiah pada akhir 2009 ditutup pada tingkat Rp9.400-an, dan cadangan devisa terakumulasi di atas 65 miliar dolar AS yang merupakan tingkat tertinggi yang pernah dicapai serta defisit anggaran yang jauh dari target yaitu hanya 1,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp87 triliun.

Dengan prestasi ekonomi dan fiskal pada 2009, Presiden optimis pada 2010 pemerintah dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen, tingkat inflasi lima persen, tingkat kemiskinan 13 persen dan pengangguran delapan persen.

Kepala Negara menyebutkan prioritas pembangunan pada 2010 bertujuan memulihkan perekonomian nasional dan memelihara kesejahteraan rakyat.

Prioritas itu adalah pemeliharaan kesejahteraan rakyat serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber saya manusia , pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi keamanan nasional, pemulihan ekonomi didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi, serta peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan penanganan perubahan iklim.

Dalam APBN 2010, Presiden menuturkan, telah ditingkatkan anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Dengan peningkatan belanja modal dari Rp127 triliun pada 2009 menjadi Rp158,1 triliun pada 2010 diharapkan kesejahteraan pegawai negeri, anggota TNI dan Polri, serta pensiunan dapat ditingkatkan.

"Besaran gaji aparatur negara akan terus diupayakan untuk dapat mencerminkan asas keadilan, kepatutan, dan sesuai dengan kemampuan anggaran," ujarnya.

Presiden juga menjabarkan rencana reformasi birokrasi yang pada 2010 dipusatkan pada 13 kementerian dan lembaga, utamanya yang terkait dengan penegakan hukum dan tata kelola seperti kejaksaan, kepolisian, dan kementerian hukum dan HAM agar sejalan dengan rencana pemerintah memberantas mafia di bidang hukum.

"Dengan kerja keras kita semua, Insya Allah sasaran ini dapat dicapai. Namun demikian, hendaknya kita harus tetap waspada dan melakukan antisipasi terhadap berbagai risiko yang menghadang seperti pembalikan arus modal global, kenaikan harga minyak mentah dan komoditas primer, serta timbulnya berbagai macam bencana alam, El Nino, dan perubahan iklim," tutur Presiden.

Semua itu, lanjut dia, membutuhkan perhatian, kehati-hatian, ketepatan perhitungan dan pengelolaan kebijakan anggaran yang cermat, tepat dan efisien.

Presiden juga mengingatkan di tengah situasi ekonomi yang belum pulih, pemerintah harus senantiasa berjaga-jaga senantiasa mengelola ekonomi nasional sebaik-baiknya.(*)