DPR: Tiga penanganan COVID-19 menuju proses recovery

Solo (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bimo menyebutkan upaya pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 ada tiga yang dilakukan untuk melindungi masyarakat menuju recovery di Indonesia.

"Pemerintah dalam penanganan COVID-19 ada tiga itu, yakni pengadaan vaksinnya, upaya penyebaran harus dikendalikan, dan dampaknya terhadap masyarakat," kata Aria Bimo disela acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, di Solo, Sabtu.

Menurut Aria Bimo Komisi IV DPR RI dalam percepatan penanganan COVID-19 dibagi banyak antara lain BUMN yang bekerja untuk vaksinnya bersama obatnya yakni PT Bio Farma, kemudian upaya penyebarannya bekerja sama dengan stakeholder, dan upaya dampaknya baik energi, pangan dan perbankan.

Bahkan, soal pengadaan vaksin COVID-19 kemudian menugaskan PT Bio Farma secepat mungkin memilih yang mempunyai tingkat keakurasian dan pengakuan usaha yang dilakukan oleh BUMN.

Hal itu, Menlu Retno Marsudi dan Menteri BUMN serta Direktur PT Bio Farma secepat mungkin membeli vaksin ke China, dan ini salah satu opsi yang dilakukan oleh pemerintah.

"Kami mempunyai target recovery itu, mulai Maret 2021, agar usaha untuk menyelesaikan vaksin ada di Jakarta, sebanyak 40 juta vaksin itu," kata Aria Bimo.

Namun, kata Aria, jika belum ada Indonesia bisa ketinggalan negara lain yang sudah recovery semua. Langkah ini sangat penting sekali untuk urusan pandemi COVID-19 di Indonesia.

"Kami lebih bagaimana proses pengadaan bisa lebih cepat, dan menjadi target prioritas, ketiga penanganan pandemi itu, sehingga proses recovery pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan baik, " kata Aria.

Era digital

Aria Bimo politikus dari PDIP tersebut sebelumnya juga menyampaikan era digital sekarang menjadi lahan subur bagi tumbuhnya media sosial (medsos), khususnya di Indonesia.

Menurut Aria hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi media online, cetak, dan televisi dalam memberikan informasi yang valid bagi masyarakat.

Dia mengatakan tren di era digital saat ini yang terjadi di tengah masyarakat sumber informasi yang dipakai mayoritas adalah medsos.

"Peran media mainstream lebih dipertajam lagi dalam memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat," katanya.

Menurut dia, pers menjadi salah satu pilar demokrasi sangat penting, sehingga pers dalam membangun demokrasi di Indonesia harus dapat memberikan pencerahan.

Masyarakat saat ini, kata dia, memilih medsos dalam mencari sumber informasi. Padahal, tidak sedikit informasi yang disampaikan di medsos itu informasi bohong.