Kunjungan Menlu Retno dan kritik China terhadap Indonesia

China dan Indonesia punya rasa saling percaya yang mendalam, bersama-sama mendukung multilateralisme dan keadilan internasional, dan menghadirkan lebih banyak manfaat bagi masyarakat China, Indonesia, dan kawasan

Jakarta (ANTARA) - Retno LP Marsudi memberikan kesan tersendiri bagi China karena berhasil menahbiskan dirinya sebagai menteri luar negeri pertama yang melakukan kunjungan ke negara ekonomi terbesar kedua di dunia di tengah pandemi COVID-19.

Tentu saja China pantas berbangga dan merasa terhormat atas kehadiran Menlu Retno yang pada saat itu bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat China masih sibuk memerangi gelombang lanjutan COVID-19.

"Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adalah menteri luar negeri pertama yang akan diterima China saat pengendalian virus sedang dilakukan secara berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa China dan Indonesia sama-sama mementingkan hubungan bilateral," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Zhao Lijian dalam pernyataan tertulis yang diterima ANTARA, Kamis (20/8/2020).

Dewan Pemerintahan yang merangkap Menlu China Wang Yi beserta jajaran dalam menyambut kedatangan koleganya itu terbilang istimewa karena dilakukan di Sanya, Ibu Kota Provinsi Hainan.

Hainan, pulau eksotis beriklim tropis di sebelah selatan daratan China yang merupakan provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Guangdong itu sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur agar nantinya menjadi objek wisata yang sejajar dengan Bali.

Kunjungan Menlu dan Menteri BUMN juga sangat strategis mengingat tahun ini merupakan tahun ke-70 hubungan diplomatik Indonesia-China.

"Tahun ini menandai peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara China dan Indonesia telah menghadirkan peluang peningkatan baru dalam hubungan bilateral. China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk melaksanakan konsensus antara kedua kepala negara. Memerangi pandemi dan melaksanakan pembangunan merupakan dua hal utama," ujar Zhao.

Menurut dia, di bawah arahan strategis kedua kepala negara, hubungan China-Indonesia telah mencapai perkembangan yang sangat pesat.

"Secara khusus, kami mencapai hasil yang nyata dalam kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) dan kemajuan dalam mengerjakan proyek-proyek andalan, seperti jaringan kereta api cepat Jakarta-Bandung dan Koridor Ekonomi Komprehensif Regional," kata diplomat karier tersebut.

Ia menganggap Indonesia sebagai tetangga yang penting karena keduanya memiliki kepentingan yang sama sehingga secara alamiah menjadikan keduanya sebagai mitra kerja sama.

Pada saat COVID-19 melanda pun, pejabat tinggi kedua negara, lanjut dia, juga telah melakukan diskusi melalui telepon.

"China dan Indonesia punya rasa saling percaya yang mendalam, bersama-sama mendukung multilateralisme dan keadilan internasional, dan menghadirkan lebih banyak manfaat bagi masyarakat China, Indonesia, dan kawasan," ujar Zhao.

Beberapa kesepakatan pun berhasil dicapai dalam pertemuan antarmenteri pada Kamis itu.

Mulai dari kerja sama pendampingan hukum timbal balik untuk mengatasi dugaan penyiksaan dan perdagangan manusia dalam kasus yang menyangkut anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapan-kapal penangkap ikan milik perusahaan atau individu di China, pengaturan jalur cepat pergerakan warga kedua negara dalam kaitannya dengan pencegahan COVID-19, rantai pasokan industri, dan pemulihan ekonomi hingga kesanggupan China dalam hal ini Sinovac memprioritaskan Indonesia dalam distribus vaksin COVID-19.

Sayangnya, Isu Laut China Selatan (LCS) yang saat ini sedang memanas tidak masuk dalam poin pembahasan tersebut.

Kecewa
Soal LCS terutama yang menyangkut tentang Zona Ekonomi Eksklusif di Natuna, Kepulauan Riau, posisi Indonesia sangat jelas.

Untuk itulah tidak perlu lagi dibahas melalui jalur diplomasi meskipun pihak China beberapa kali mencoba menggiringnya ke saluran komunikasi itu.

Namun baru-baru ini pihak China kecewa dengan sikap Indonesia yang mengirimkan surat kepada Sekrertaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam surat yang ditujukan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres pada 26 Mei 2020, Indonesia menunjukkan "batas sembilan garis" yang dikeluarkan oleh Beijing tidak memiliki dasar hukum internasional dan bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).

Surat protes yang dikirimkan Indonesia itu belum pernah terjadi sebelumnya, meskipun pertukaran pandangan mengenai isu itu sudah pernah dilakukan di Komisi PBB pada 2009 dan 2010.

"Indonesia melakukan sedikit trik dalam isu LCS," komentar Prof Cheng Hangping dari Pusat Kolaborasi Inovasi Penelitian Laut China Selatan pada Nanjing University di Global Times edisi 4 Agustus 2020.

Ia mengaku tidak terkejut dengan trik yang dimainkan Indonesia itu karena tiga hal. Pertama, Indonesia sedang menghadapi tekanan kasus COVID-19.

"Pemotongan anggaran pertahanan telah melemahkan kemampuan militer negara tersebut di LCS termasuk di Natuna. Indonesia telah mengumumkan pemangkasan angaran pertahanan pada tahun ini hingga 588 juta dolar AS (Rp8,6 triliun) karena wabah COVID-19. Ini akan mengurangi frekuensi patroli Angkatan Laut Indonesia dan latihan-latihan militer. Militer dan polisi Indonesia didera kekhawatiran akan berkurangnya kekuatan untuk melindungi hak-hak maritimnya," sebut dia.

Hal itu, lanjut dia, berbeda dengan situasi 2019, saat Indonesia benar-benar fokus pada isu LCS. Beberapa kali Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi militer mengunjungi Natuna untuk mendeklarasikan kedaulatan.

Kedua, sebut Cheng, Indonesia salah menilai arbitrasi yang diajukan oleh Filipina dalam sengketa LCS pada empat tahun lalu.

"Indonesia secara agresif menjadikan pernyataan Menlu AS Mike Pompeo terkait LCS pada 13 Juli untuk menjustifikasi Pengadilan Tetap Arbitrasi pada 2016 dalam memutus sengketa di perairan sekitar Pulau Natuna," tuduh Cheng.

Ketiga, Indonensia lebih memilih membuka hambatan di Natuna demi menarik minat investor asing.

"Pada bulan Januari, Presiden Indonesia Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mempererat perjanjian investasi di bidang perikanan, energi, dan pariwisata di kepulauan Natuna yang kemudian Indonesia tampaknya memperkuat posisinya di LCS," ujarnya.

Cheng menilai sengketa perairan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan UNCLOS karena tidak semua negara menandatangani konvensi tersebut.

Menurut dia, sikap Indonesia kontras dengan Filipina dan Vietnam yang memang sedang berselisih dengan China tanpa harus memihak AS dalam masalah LCS.

Kedua negara tersebut, bagi dia telah menunjukkan kebijakan membangun kemitraan yang bersahabat dengan negara tetangga daripada menerapkan kebijakan "beggar-thy-neighbour" untuk menghindari terjadinya perselisihan antarnegara adidaya. Beggar thy-neighbour merupakan kebijakan yang menguntungkan negara sendiri, tapi merugikan negara lain.

"Filipina dan Vietnam telah membuat pilihan yang tepat. Ini patut menjadi renungan bagi otoritas Indonesia," kritik Prof Cheng.