Medan (ANTARA News) - Kelangkaan pupuk bersubsidi yang sering terjadi di Sumatra Utara mengandung indikasi adanya monopoli dalam pendistribusian barang penunjang produksi pertanian ini.
"Itu yang saya dapati ketika berkunjung ke beberapa daerah di Sumut," kata anggota Komisi VIII DPR, H. Imran Muchtar, di Medan, Minggu.
Imran mengatakan, ketika mengunjungi beberapa kabupaten yang dikenal sebagai lumbung padi di Sumut, seperti Langkat dan Tanah Karo, hampir semua petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.
Ia berkeyakinan kelangkaan pupuk bersubsidi itu terjadi di seluruh kabupaten/kota yang menjadi sentra pertanian di Sumut.
Indikasi itu semakin kuat karena hampir di setiap kabupaten/kota di Sumut, hanya terdapat satu distributor yang menyalurkan pupuk.
Tentu saja, kata Imran, sangat terbuka peluang kebutuhan pokok dalam pertanian itu dipermainkan untuk kepentingan sekelompok orang.
"Jadi, tidak heran jika produksi pertanian di Sumut makin berkurang," katanya.
Menurut dia, kondisi itu diperparah karena tidak adanya kelompok tani atau koperasi unit desa (KUD) yang dilibatkan dalam distribusi pupuk tersebut.
Akibatnya, sebagian besar petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi karena sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi itu.
Petani terpaksa harus mengeluarkan biaya lebih besar. "Namun, semua itu harus dilakukan karena sangat membutuhkan pupuk," kata Ketua Kelompok Seksi (Kapoksi) Partai Demokrat di Komisi VIII DPR tersebut.
Ia menambahkan, selain kelangkaan pupuk, jumlah produk pertanian di Sumut juga masih rendah karena sedikitnya penyuluhan tentang cara pertanian yang diberikan.
"Setahun sekali pun jarang diberikan," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
