Menko Kesra Khawatirkan AFTA Ganggu Perdagangan Domestik

Makassar (ANTARA News) - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Makassar, Sabtu, mengaku khawatir perdagangan bebas ASEAN dan China-ASEAN Free Trade Area (AFTA) akan menganggu perdagangan domestik.

"Mudah-mudahan perdagangan domestik yang kuat tidak terganggu dengan AFTA saya harap bisa ditunda karena bisa mengancam juga, mudah-mudahan bisa bertahap," ujarnya.

Pada 2010, pihaknya diminta untuk melakukan koordinasi dengan seluruh departemen untuk melakukan pengendalian dan pengawasan pada program penurunan tingkat kemiskinan.

"Pada 2009, tingkat kemiskinan nasional 14,5 persen, ditargetkan dalam lima tahun penurunan tingkat kemiskinan bisa ditekan hingga delapan atau 10 persen sesuai standar Milenium Development Goal Strategy (MDGS)," ujarnya.

Pihaknya mengapresiasi tingkat kemiskinan di sulsel yang dapat menekan angka kemiskinan jauh lebih rendah dari nasional. ia berharap, daerah juga mampu melakukan koordinasi dengan seluruh pihak untuk mengurangi dan jika memungkinkan menghilangkan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan merupakan kesepakatan global dari 190 kepala pemerintahan yang menyepakati bahwa era pembangunan milenium angka kemiskinan pengangguran dan kelaparan di dunia dapat ditekan hingga 7,5 persen

Fokus program kesejahteraan rakyat lainnya adalah peningkatan sumber daya manusia dan menghadapi penanggulangan bencana dan penyakit.

Ia menambahkan, program yang sifatnya bantuan akan tetap berjalan pada 2010. Misalnya raskin, meski jumlah pagunya menurun yaitu dari 18,5 juta menjadi 17, 5 juta sasaran, volume jumlah raskin yang dibagikan tetap 15 kg per keluarga per bulan selama setahun.

Sementara itu, Bantuan langsung Tunai (BLT) sebagai satu konsep jaring pengaman sosial baru akan dilakukan jika dibutuhkan.

"2010, BLT tidak dianggarkan kecuali terjadi krisis misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak yang menimbulkan kesulitan bagi rakyat miskin," jelasnya.

Program bantuan reguler lainnya seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas), keluarga harapan, beras miskin pun akan tetap berlangsung tidak ada perubahan. Namun, program yang paling utama adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).(*)