Ahli: Reformasi birokrasi jadikan pemerintahan akuntabel-bebas KKN

Birokrasi kita masih sangat nepotis dan patronase kita belum mampu memutus mata rantai itu secara "clear cut", ini masalahnya "legacy", warisan-warisan, nepotisme dan patronase itu masih kental di birokrasi kita

Jakarta (ANTARA) - Profesor Riset dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R. Siti Zuhro mengatakan reformasi birokrasi harus dilakukan termasuk oleh lembaga penelitian untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Birokrasi kita masih sangat nepotis dan patronase kita belum mampu memutus mata rantai itu secara 'clear cut', ini masalahnya 'legacy', warisan-warisan, nepotisme dan patronase itu masih kental di birokrasi kita," kata Siti dalam seminar virtual bertajuk "Transformasi LIPI di 53 Tahun", Jakarta, Rabu.

Siti Zuhro yang juga anggota Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional menyatakan masalah birokrasi di Indonesia secara umum adalah terlalu banyak regulasi, organisasi gemuk dan tidak efisien, sumber daya manusia (SDM) dalam jumlah yang berlebihan dan tidak kompeten, orientasi peraturan dan tidak inovatif, serta pengambilan keputusan sangat lama.

Ia mengatakan tuntutan reformasi birokrasi membutuhkan berbagai kesiapan yaitu peningkatan kompetensi SDM yang dapat menggunakan dan berinteraksi dengan teknologi informasi dan komunikasi; perubahan mental model dan budaya baru untuk berbagi data dan informasi antarunit organisasi maupun antara pemerintah dan masyarakat; dan perangkat teknologi informasi yang memiliki kompatabilitas dan interoperabilitas berbagai unit organisasi.

Reformasi birokrasi, kata dia, diwujudkan dengan adanya pemerintahan terbuka berbasis teknologi informasi, pemerintahan partisipatif dan melayani, SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif, serta produktivitas dan efisiensi birokrasi.

Pada akhirnya, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja serta pelayanan publik yang prima.

Menurut dia indikator tata kelola pemerintahan global (global governance index) Indonesia sejak 2006 hingga kini tidak mengalami perubahan yang signifikan.

"Semua indikator masih berada di bawah nilai 60," katanya.

Efektivitas pemerintahan dan kontrol terhadap korupsi mengalami perbaikan, tapi belum signifikan dan bergerak sangat lamban.

Saat ini indeks efektivitas pemerintahan Indonesia adalah 59,13 dibandingkan tahun 2006 sebesar 42,44.

Sementara indeks kontrol terhadap korupsi saat ini adalah 46,15 dibandingkan tahun 2006 sebesar 20,49.

"Indeks daya saing global Indonesia, rankingnya naik tetapi tidak secara signifikan, tidak stabil dan masih berada di bawah negara-negara ASEAN," katanya.

Tahun 2019 indeks daya saing Indonesia berada di peringkat 45, sedangkan di tahun 2020 turun di peringkat 50. Kenaikan signifikan terjadi dalam indikator kemudahan berusaha dari peringkat 115 pada 2006 menjadi 72 pada 2018.

Data tersebut, menurut R Siti Zuhro, mengindikasikan bahwa kualitas birokrasi di Indonesia masih jauh dari kondisi kecukupan dan perlu segera mendapatkan komitmen serius.

Oleh karena itu, katanya, reformasi birokrasi menjadi salah satu visi besar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk Indonesia.

Ada lima prioritas pembangunan nasional untuk periode 2019-2024 yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, reformasi birokrasi, mempermudah perizinan untuk investasi dan memperbaiki manajemen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) sekaligus Ketua Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional Adi Suryanto mengatakan perlunya strategi komunikasi untuk melibatkan seluruh pegawai memahami visi bersama melakukan reformasi birokrasi di lembaga.

"Bagaimana kita meyakinkan mereka, ini strategi komunikasi yang penting," ujarnya.

Ia mengatakan pada saat reformasi birokrasi akan dilakukan, awalnya akan ada pro kontra atau resistensi.

Untuk itu, diskusi dan dialog menjadi penting untuk membuat seluruh pihak paham dan berpartisipasi dalam menyukseskan reformasi birokrasi.

Dalam reformasi birokrasi, institusi juga dapat mendesain lembaga sesuai dengan kebutuhan sehingga perampingan struktur yang dilakukan akan lebih mengoptimalkan kinerja lembaga secara keseluruhan, demikian Adi Suryanto.