LIPI Perkirakan 2010 Pengangguran Turun

Jakarta (ANTARA News) - Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) memperkirakan pada 2010 angka pengangguran terbuka turun tipis 0,71 persen (71 ribu) menjadi 8,89 juta orang dari 8,96 juta orang pada 2009.

"Pengangguran turun tipis," kata peneliti P2E LIPI Agus Eko Nugroho di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi 2010 diperkirakan sebesar 5,9 persen belum mampu menyerap dengan baik pertumbuhan tenaga kerja.

Menurut dia, serapan yang memburuk tersebut karena adanya deindustrialisasi. "Meski industri berkembang, namun perkembangannya ke arah non tradable (jasa) yang menyerap tenaga kerja lebih sedikit," katanya.

Di sisi lain, sektor pertanian yang masih mendominasi angkatan kerja terus berkurang pertumbuhannya. Hal ini terutama lambannya pembangunan infrastruktur pendukung pertanian.

Sementara itu ia memperkirakan angkatan kerja baru pada 2010 mencapai 115,680 juta, naik 1,6 persen dari 2009 yang mencapai 113,8 juta orang.

Sedangkan untuk pekerja pada 2010 diperkirakan mencapai 106,795 juta jiwa, naik 1,8 persen dibandingkan 2009 yang mencapai 104,870 juta jiwa.

Rencana Aksi

Menurut dia, pihaknya telah mengkaji beberapa saran untuk mampu meningkatkan kemampuan dan kinerja perekonomian.

Menurut dia, pihaknya menilai untuk stabilitas ekonomi di antaranya perlu adanya perbaikan infrastruktur dan penguatan sistem transportasi nasional, menjaga stabilitas harga dan penguatan ketahanan pangan, memperbaiki manajemen utang pemerintah dan swasta, memberikan transparansi informasi pasar modal dan perbankan, serta penegakan hukum bagi pelanggaran di pasar modal.

Dari sisi pertumbuhan, pihaknya menganjurkan adanya langkah rekonstruksi struktur perekonomian, skala prioritas antara pro-job (pro lapangan kerja) dan pro-growth (pro pertumbuhan).

Selain itu memacu pertumbuhan sektor tradable (sektor riil), membangun jaringan produksi nasional dan merevitalisasi peran perbankan dalam mekanisme transmisi makro ekonomi dengan sektor riil.

Sedangkan untuk kesejahteraan, pihaknya menyarankan adanya peningkatan efektifitas program anti kemiskinan, melakukan revitalisasi industri berbasis tenaga kerja.

Selain itu, juga mendorong kebijakan kesejahteraan pekerja terutama sektor informal dan insentif pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) melalui kemudahan penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) terutama di luar Jawa.
(*)