DPR: Pemulihan ekonomi harus mulai dari masyarakat menengah bawah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan program pemulihan ekonomi nasional harus dimulai dari masyarakat menengah ke bawah.

"Saya tegaskan, masyarakat menengah ke bawah harus menjadi prioritas utama dalam desain besar pembangunan kita. Ini harus menjadi momentum untuk perbaikan di semua lini,” ujar Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu kepada wartawan, di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, pembangunan sektor ekonomi yang terus digenjot pemerintah tidak boleh melalaikan serta mengabaikan pembangunan sektor sumber daya manusia (SDM).

Pembangunan mengarusutamakan SDM harus menjadi salah satu paradigma utama pemerintah dalam pembangunan yang dicanangkan.

Cak Imin, sapaan Muhaimin, mengapresiasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 14 Agustus 2020, cukup menggambarkan komitmen pemerintah dalam upaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"PEN secara jelas diarahkan untuk mendorong reformasi struktural. Tujuannya, meningkatkan produktivitas, inovasi, daya saing ekonomi, transformasi digital serta yang tak kalah penting mengantisipasi perubahan demografi.

Dengan modal itu, kata dia, ekonomi diharapkan akan tumbuh 4,5-5,5 persen. Sebuah target yang sesungguhnya berat tapi sangat mungkin dicapai ketika seluruh kekuatan, potensi, dan sumberdaya dikonsolidasikan menuju cita-cita bersama itu.

Namun, menurut Cak Imin, kebijakan-kebijakan fiskal tahun 2021 tersebut tidak boleh meminggirkan pembangunan manusia sebagai fondasi pembangunan sebuah bangsa.

“Saya mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pemulihan ekonomi sebagaimana tercermin dalam RAPBN yang disampaikan di hadapan kami. Hanya, realisasi harus cepat dan tepat agar target pertumbuhan tidak meleset," katanya.

Muhaimin mencontohkan, dalam RAPBN 2021, anggaran pemulihan ekonomi mencapai Rp356,5 triliun. Anggaran sebesar itu, menurut Gus Ami, salah satunya diperuntukkan untuk skema-skema perlindungan sosial sebesar Rp110, 2 triliun. Selain itu untuk dana UMKM sebesar Rp48,8 triliun, pembiayaan koperasi Rp14,9 triliun, dan insentif dunia usaha sebesar Rp20,4 triliun.

Menurut Gus Ami, dengan anggaran sebesar itu masyarakat menengah ke bawah harus dipastikan menjadi pihak yang menerima manfaat. Hal itu penting agar mereka tidak menjadi klaster baru penambahan jumlah masyarakat miskin, meski memang sangat rentan.

"Problem kita selalu sama dan klasik. Kesemrawutan data sehingga bantuan sosial tidak tepat dan salah sasaran. Selain tentu kelambatan dalam realisasi karena problem birokrasi. Ini harus dibenahi," kata Gus Ami.

Ke depan, menurut dia, dalam situasi pandemi yang belum sepenuhnya berakhir, negara memang harus hadir untuk menyantuni kelas-kelas sosial rakyat yang diasuhnya.

"Itulah sesungguhnya esensi tugas negara. Kehadiran negara salah satunya terwujud dalam penganggaran dalam RAPBN, yang di dalamnya harus menunjukkan secara jelas keberpihakan negara sebagai salah satu instrumen kehadiran negara terhadap rakyatnya. RAPBN 2021 ini baru akan bermakna ketika berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat," kata Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat itu.