Penetapan Tersangka Tifatul Merupakan Kesalahan

Depok (ANTARA News) - Analis Politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens menilai penetapan tersangka Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring merupakan suatu kesalahan, karena seharusnya partainya yang mendapat sanksi, bukan pribadi Tifatul. "Orangnya (Tifatul) tidak bisa dipidanakan, tapi partainya yang harus mendapat sanksi," kata Boni, di Depok, Jabar, kepada wartawan, Jumat. Tapi lanjut Boni bisa saja PKS mendapat sanksi misalnya tidak dapat mengikuti pemilu 2009 mendatang. "Jangan orang dipidana tapi partainya tidak mendapat sanksi," ujarnya. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring, Kamis diperiksa sebagai tersangka kasus kampanye terselubung oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Tifatul menjadi tersangka karena diduga melanggar Pasal 269 UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu karena menggelar kampanye terselubung ketika menggelar unjuk rasa menentang agresi Israel di Palestina. Sebelumnya, Panwaslu Gambir lalu melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya atas tuduhan PKS melakukan kampanye terselubung karena banyak atribut PKS yang muncul di aksi itu. Boni mengatakan jelas penetapan tersangka presiden PKS tersebut merupakan politisasi. Bawaslu seharusnya bisa bersikap lebih netral dalam kasus tersebut. "Saya menduga ada tangan-tangan kuat di balik Bawaslu," katanya. Menurut dia, Bawaslu harus bertanggungjawab atas adanya rekayasa politik tersebut. Boni juga menilai bahwa penetapan tersangka Tifatul tersebut menjadi "black campaign" dalam membuat citra suatu partai menjadi tidak baik di mata masyarakat. Boni juga mengatakan penetapan tersangka Tifatul tersebut merupakan cerminan adanya keresahan di kalangan tertentu dalam panggung pemilihan presiden. Namun, Boni juga menilai adanya kesalahan yang dilakukan oleh PKS dalam aksi solidaritas untuk rakyat Palestina tersebut, karena adanya pembacaan program-program yang diusung oleh PKS. "Ini jelas pelanggaran dan harus ada sanksinya," ujarnya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009

23 Januari 2009

Memang betul, banyak orang yg tersadar bahwa segala bantuan kemanusiaan Pks ditunggangi motif udang di balik batu, alias ada maunya, tidak ada bantuan ikhlas murni tanpa kampanye. Sadarlah wahai saudara ! Bahwa bantuan kemanusiaan tidak perlu unjuk identitas atau golongan !!

0 0 Balas LaporkanHapus
20 Januari 2009

wajar saja PKS kena tuduhan dari PANWASLU, karena PANWASLU punya motto: TIDAK BERSIH, TIDAK PEDULI & TIDAK PROFESIONAL

0 0 Balas LaporkanHapus
20 Januari 2009

PKS menggelar unjuk rasa besar-besaran mendukung Palestina itu sudah berlangsung lama, mereka selalu komit, bukan hanya saat demo penyerangan Gaza oleh terorrist Israel baru-baru ini aja yang memang kebetulan sudah mendekati masa kampanye, mereka komit terhadap pembukaan UUD 45 yang anti Penjajahan.

0 0 Balas LaporkanHapus
19 Januari 2009

Iya betul ! PKS mengetuk hati nurani lewat cara2 kemanusiaan tapi saya heran kenapa harus pake embel2 partai ?? Dan memang sering saya lihat bahwa mesjidpun dijadikan ladang kampanye lewat atribut2nya. Mohon simpatisan Partai2 bisa sopan, untuk tidak menjadikan mesjid sbg ladang kampanye partai. Kami sangat risih melihat atribut partai di dalam mesjid. terima kasih.

0 0 Balas LaporkanHapus
19 Januari 2009

Yah namanya jaman sekarang yang paling cocok cari duit lewat partai. Tapi jangan munafik mengatasnamakan agama. Kitalah yang ikut agama. Bukan agama ikut kita. Menghalalkan apapun demi partai adalah contoh kemunafikan !

0 0 Balas LaporkanHapus