Pilkada Bengkulu Serentak Mulai Januari

Bengkulu (ANTARA News) - Tahapan tujuh pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Bengkulu dimulai pada Januari 2010 mendatang, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu, Dunan Herawan, Sabtu.

"Tahapan Pilkada sudah diplenokan dan akan dimulai pada Januari 2010 yang dimulai dengan pembentukan Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) Petugas Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)," katanya.

Pemutakhiran data dan daftar pemilih juga berlangsung pada Januari hingga Juni 2010.

"Kemudian pengumuman pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah berlangsung pada 11 Maret hingga 13 Maret dan verifikasi calon akan dimulai 14 Maret hingga 27 maret dan penetapan pasangan calon akan dilaksanakan pada 12 Mei 2010,"jelasnya.

Selanjutnya KPU akan sampai pada tahapan pengadaan dan distribusi perlengkapan penyelenggaraan Pemilu antara lain pendistribusian surat suara pada 4 April hingga 2 Juli 2010.

Sementara kampanye calon kepala daerah yang berlangsung pada 3 Juni hingga 29 Juni dan memasuki masa tenang pada 30 Juni hingga 2 Juli sebelum pemungutan suara pada 3 Juli 2010.

Pemungutan dan penghitungan suara akan berlangsung pada 3 Juli setelah sebelumnya dilakukan persiapan pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah mulai 3 Juni 2010.

"Sedangkan penetapan pasangan calon terpilih Pilkada akan dilangsungkan pada 18 Juli 2010 dan pelantikan berlangsung pada 29 November 2010,"katanya.

Pilkada serentak memilih gubernur dan wakil gubernur serta enam bupati dipastikan akan berlangsung serentak pada 3 Juli 2010 mendatang.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur serentak dengan pemilihan Bupati Kabupaten Seluma, Kaur, Mukomuko, Kepahiang, Lebong dan Rejang Lebong.

"Masa jabatan Gubernur Bengkulu dan bupati enam kabupaten tersebut akan berakhir pada tahun 2010 sehingga Pilkada bisa dilangsungkan bersamaan,"katanya.

Pilkada serentak tersebut mampu menghemat anggaran daerah hingga Rp20 miliar karena kebutuhan anggaran terbesar dalam Pemilu adalah membayar petugas di lapangan sehingga dengan Pilkada serentak dana yang digunakan lebih efisien dan efektif demikian juga anggaran pengamanan bisa dihemat.

Untuk pemilihan kepala daerah sebanyak dua putaran, KPU provinsi menganggarkan dana Rp59 miliar.
(*)