Wapres: 15 Persen Investasi dari Anggaran Pemerintah

Banda Aceh (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono mengungkapkan bahwa pemerintah hanya bisa menyisihkan 15 persen dana APBN dan APBD untuk mendorong investasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi tujuh persen per tahun.

"Kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tujuh persen per tahun. Tapi, paling-paling pemerintah hanya bisa menyediakan 15 sampai 18 persen dari APBN dan APBD untuk investasi," kata Wapres ketika mengadakan pertemuan dengan jajaran Muspida Propinsi Aceh di Banda Aceh, Sabtu sore.

Boediono datang ke Banda Aceh memimpin acara mengenang gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004.

Ia didampingi antara lain Wakil Ketua MPR Farhan Hamid, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Wapres menyebutkan, selama kurun waktu 2009-2014 dibutuhkan dana investasi sekitar Rp2.000 triliun.

"Karena, pemerintah hanya bisa menyediakan sebagian kecil saja, maka sisanya harus dari luar APBN dan APBD seperti investasi dari dalam dan luar negeri," katanya pada acara yang juga dihadiri Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar.

Ia menyebutkan, untuk mewujudkan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pemerintah baik pusat maupun daerah harus terus memperbaiki infrastruktur teknis dan nonteknis.

Dicontohkan, untuk mengembangkan infrastruktur teknis, maka pemerintah harus terus memperbaiki jalan, jembatan, serta angkutan udara.

Boediono juga mengatakan, jika harga semen di Jakarta hanya Rp70.000 per sak, maka di pegunungan di Propinsi Papua mencapai Rp1,4 juta per sak.

"Harga itu sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pemerintah dan rakyat Papua bisa membangun jika harga semen saja sudah melampaui lebih dari Rp1 juta," ujarnya.

Sementara itu, ketika menyinggung infrastruktur nonteknis, Boediono menunjuk masih banyak perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih lebih tinggi.

"Karena itu, Menteri Dalam Negeri Gamawang Fauzi sedang sibuk mempelajari banyak sekali perda yang salah, walaupun telah mencabut banyak perda bermasalah," katanya.

Dalam kesempatan itu, ketika menyinggung pembangunan Aceh pascatsunami 2004, Boediono mengajak seluruh lapisan masyarakat dan jajaran pemerintah untuk mengawal sebaik mungkin berbagai program pembangunan.

"Kita harus mengawal pembangunan di Aceh, sehingga rakyat Aceh makin sejahtera dan makmur," katanya.

Usai pertemuan, Boediono kemudian berangkat menuju Pangkalan Udara TNI AU Iskandar Muda untuk kembali ke Jakarta.
(*)