"Betul ada upacara di Balai Kota, terbatas, maksimal sekitar 100 orang," kata Kepala Biro Kepala Daerah (KDH) dan Kerja Sama Luar Negeri (KLN) Pemprov DKI Jakarta Muhammad Mawardi dalam pesan singkatnya di Jakarta, Minggu malam.
Mawardi mengatakan nantinya pelaksanaan upacara mengenakan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 seperti memakai masker, menjaga jarak, memeriksa suhu, mencuci tangan dan lainnya.
Sekitar 100 orang itu terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon 2 ke atas dan para perwakilan dari dinas-dinas di lingkungan DKI Jakarta.
"Yang hadir para eselon II, I dan perwakilan ASN dari Dishub, BPBD, SATPOL PP, Dinas Gulkarlamat. Masing-masing lima orang," katanya.
Baca juga: Ahad, positif COVID-19 Jakarta bertambah 518 kasus
Baca juga: Wagub DKI minta tiap keluarga punya kader Satgas COVID-19
Mawardi mengatakan pemerintahan di tingkat kota administratif dan kecamatan juga mengadakan upacara. "Selain itu ada upacara tingkat kota dan kecamatan," tuturnya.
DKI Jakarta akan mengumandangkan lagu Indonesia Raya di berbagai wilayah sebagai pengganti upacara kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2020.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan pada waktu tersebut, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan seluruh warga Jakarta agar berdiri tegap dan menghentikan aktivitas sejenak pada 17 Agustus 2020 pukul 10.17 sampai pukul 10.20 WIB, saat pengumandangan lagu Indonesia Raya.
"HUT RI tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena berlangsung di tengah pandemi, kami arahkan semua warga agar berdiri tegap selama tiga menit pada pukul 10.17 sampai dengan 10.20 WIB, dan menghentikan aktivitasnya sejenak pada saat pengumandangan lagu Indonesia Raya," ujar Sekda DKI Jakarta Saefullah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/8).
MlDKI masih memperbolehkan upacara dengan jumlah terbatas dan penerapan protokol kesehatan dan juga kegiatan menghias kampung, rumah maupun kantor. Terkecuali perlombaan-perlombaan khas 17 Agustusan.
"Karena, lomba-lomba inilah yang menyebabkan kerumunan tanpa terkendali, sementara upacara relatif bisa dikendalikan karena jarak antar berdirinya bisa diatur hingga tata caranya," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (13/8).
Baca juga: Wagub DKI bantah adanya zona hitam di ibu kota
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020
