Jangan sampai ada ketidakadilan dalam distribusi anggaran iniJakarta (ANTARA) - Anggaran kesehatan yang disiapkan dalam Rancangan APBN 2021 sebesar Rp169,7 triliun tidak boleh tersentralisasi, melainkan harus disalurkan pada program-program yang merata dan dapat dirasakan seluruh masyarakat, kata anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay
“Jika hanya di perkotaan saja berarti kan belum cukup. Jangan sampai ada ketidakadilan dalam distribusi anggaran ini,” kata Saleh di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat, menyikapi pidato Presiden Joko Widodo mengenai RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan.
Saleh meminta anggaran kesehatan tersebut harus mengembangkan infrastruktur dan fasilitas kesehatan agar masalah medis masyarakat dapat tertangani dengan baik. Anggaran tersebut juga harus dialokasikan untuk menangani masalah-masalah kesehatan masyarakat, selain masalah pandemi virus corona tipe baru atau COVID-19.
Saleh mengingatkan masih terdapat penyakit yang kerap menimbulkan korban jiwa di Indonesia, karena belum ditangani dengan baik seperti turbekolosis dan demam berdarah dengue.
“Oleh karena itu, anggaran ini harus dikoordinasikan sehingga anggaran ini bermanfaat untuk menangani seluruh masalah kesehatan, tidak hanya COVID-19 saja,” ujarnya.
Saleh mengatakan pihaknya akan terus mengawasi penggunaan anggaran tersebut, jika nantinya disetujui oleh parlemen. Anggaran tersebut baru bisa dipastikan mencukupi dan tepat, jika perencanaan penggunaan dan realisasi anggaran benar-benar efektif menyelesaikan masalah kesehatan dan juga merata ke seluruh Tanah Air.
"Apakah cukup anggarannya ? Ada dua hal ukuran menilainya. Pertama bagaimana efisiensi anggaran itu dan kedua bagaimana anggaran tersebut bisa menjangkau seluruh wilayah di negara ini," ujarnya.
Presiden Jokowi akan menaikkan anggaran kesehatan pada 2021 hingga Rp169,7 triliun atau setara 6,2 persen dari total belanja APBN. Jumlah tersebut naik dari anggaran kesehatan tahun 2020 yang sebesar Rp132,2 triliun.
“Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2 persen APBN, diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi suplai, serta dukungan untuk pengadaan vaksin," ungkap Presiden.
Dari anggaran itu, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita; penanganan penyakit menular; serta akselerasi penurunan stunting.
Baca juga: Pagu anggaran Kemenkes dalam RAPBN 2021 naik jadi Rp84,3 triliun
Baca juga: Pemerintah utamakan belanja kesehatan menggunakan produksi nasional
Baca juga: Kemenkeu sebut penyerapan anggaran kesehatan naik, capai 5,12 persen
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020
