Pemerintah alokasikan anggaran belanja Kemenhan Rp136,99 triliun

Kebutuhan Kementerian Pertahanan dalam rangka alutsista dan terutama juga untuk maintenance, itu adalah catching up dari kebutuhan yang selama ini. Jadi kami dalam hal ini tidak melihat sebagai sesuatu deviasi yang sangat besar.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja Kementerian Pertahanan sebesar Rp136,99 triliun dalam RAPBN tahun anggaran 2021, naik dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp117,9 triliun.

"Kebutuhan Kementerian Pertahanan dalam rangka alutsista dan terutama juga untuk maintenance, itu adalah catching up dari kebutuhan yang selama ini. Jadi kami dalam hal ini tidak melihat sebagai sesuatu deviasi yang sangat besar," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu diharapkan juga mampu mendukung industri strategis nasional.

"Dalam Kemenhan ini penekanan kita adalah kemampuan mereka untuk mengeksekusi belanjanya. Seperti Bapak Presiden meminta agar belanja Kemenhan dapat meningkatkan industri-industri strategis yang dimiliki Indonesia," katanya.

Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2021, disebutkan belanja Kemenhan terbagi dalam tujuh program, yakni program penggunaan kekuatan sebesar Rp4,4 triliun, program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp11,42 triliun.

Kemudian, program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp35,4 miliar, program modernisasi alutsista, non alutsista dan sarpras pertahanan Rp42,65 triliun, program pembinaan sumber daya pertahanan Rp1,6 triliun.

Lalu, untuk program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp543,8 miliar. Dan, program dukungan manajemen sebesar Rp76,28 triliun.

Dalam RAPBN tahun 2021 juga disebutkan pendapatan BLU Kementerian Pertahanan ditargetkan sebesar Rp3,09 triliun, turun 2,6 persen dari proyeksi tahun 2020 sebesar Rp3,17 triliun.

Target tahun 2021 itu disusun berdasarkan pertimbangan masa transisi dari penerapan program lama ke program baru serta akibat adanya pandemi COVID-19 yang berpengaruh besar pada penurunan jumlah pasien sehingga berdampak terjadinya penurunan pendapatan rumah sakit.