Muhammadiyah Tidak Akan Berbicara Politik Terkait Century

Lamongan (ANTARA News) - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir menyatakan, Muhammadiyah tidak akan berbicara urusan politik terkait polemik kasus "bailout" (dana talangan) Rp 6,7 triliun Bank Century.

"Saya tidak akan berbicara yang urusan politik. Namun taruhlah nanti kasus Bank Century dikemas sedemikian rupa sehingga sanggup menghipnotis rakyat untuk percaya bahwa pengucuran dana Rp6,7 triliun itu legal, Allah tidak pernah tidur," katanya, Rabu.

Dalam Peringatan Milad Muhammadiyah 1 abad yang diadakan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lamongan di GOR setempat, Haedar menjelaskan dalam kasus tersebut ada dana Rp6,7 triliun yang raib dengan dilegalisisasi secara luar biasa.

Untuk itu ia berharap Pansus Bank Century bisa segera mengungkap dalang di balik kasus tersebut. Pasalnya sudah hampir sebulan bekerja, kinerja pansus hak angket Bank Century belum membuahkan hasil.

"Saya berharap Pansus Bank Century tidak main-main, dan bisa menuntaskan kasus tersebut, ini juga menyangkut kredibilitas anggota dewan lantaran sebagian elemen sudah banyak yang pesimistis dengan kinerja pansus," katanya.

Ia mengemukakan, Indonesia sebenarnya adalah negeri yang sangat makmur. Bahkan diakui sebagai negara yang berhasil selamat dari krisis global yang membuat banyak negara maju terheran-heran.

Kendati demikian, kata Haedar, yang juga patut dicermati ada fakta bahwa negara ini mulai tertinggal oleh negara yang dulunya berada di bawah Indonesia. Di dunia pendidikan, misalnya, Indonesia kini mulai tertinggal oleh Vietnam.

"Semua harus instrospeksi diri. Jangan-jangan karena perbuatan manusia inilah yang menyebabkan negeri yang makmur ini selalu dirundung masalah. Padahal Allah telah menjanjikan akan memakmurkan negeri yang umatnya beriman dan bertakwa," katanya.

Menurutnya setiap elit di negeri ini juga hendaknya tidak main-main dengan amanat yang kini diembannya. Karena elit selama ini telah diurus dengan sedemikian baik oleh negara.

"Take home pay (gaji) anggota DPR RI kini mencapai Rp75 juta setiap bulannya," katanya.

Haedar juga sempat menyinggung tentang ketidakberdayaan umat Islam untuk berukuwah, bersatu dengan saudaranya.

"Salah satu penyakit umat islam itu adalah susah bersatu. Sementara benih perpecahan itu bisa tumbuh dari kalangan Islam sendiri," katanya.(*)