Ketua DPR: Sediakan ruang fiskal antisipatif pada APBN 2021

Pada 'demand side', pemulihan oleh Pemerintah agar memberikan penekanan pada upaya mengatasi penurunan derajat kesejahteraan rakyat yang meluas, ....

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta pemerintah memperhitungkan secara cermat dan menyediakan ruang fiskal yang antisipatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

"Penyusunan APBN 2021 berada dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak pada ketidakpastian perekonomian global dan nasional," kata Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2020—2021 dalam rangka penyampaian pidato Presiden RI mengenai RUU APBN 2021 di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, Pemerintah harus memperhitungkan secara cermat berbagai kemungkinan dalam mengantisipasi ketidakpastian pada masa yang akan datang, serta menyediakan ruang fiskal yang antisipatif sehingga APBN 2021 dapat berjalan dengan efektif.

Sebagai instrumen yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan negara untuk menyejahterakan rakyat, kata dia, APBN 2021 agar dapat diarahkan untuk penguatan bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial, transformasi strategis, serta penguatan reformasi.

Di bidang kesehatan, APBN 2021 agar mengalokasikan program pemerintah dalam mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19, melalui antara lain fasilitasi penemuan vaksin, penyediaan masker untuk rakyat, penguatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan alat kesehatan, penguatan PSBB dengan mekanisme yang lebih terpadu dan terkoordinasi, dan reformasi program JKN menuju jaminan kesehatan semesta.

"Upaya ini sangat dibutuhkan, baik dalam konteks percepatan pemulihan sosial ekonomi maupun dalam konteks membangun dan mewujudkan SDM Indonesia yang unggul," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Untuk program pemulihan ekonomi nasional, lanjut dia, agar diarahkan untuk dapat menjangkau pemulihan pada sisi permintaan (demand side) dan pemulihan pada sisi penawaran (supply side).

Pada demand side, pemulihan oleh Pemerintah agar memberikan penekanan pada upaya mengatasi penurunan derajat kesejahteraan rakyat yang meluas, mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, penurunan daya beli rakyat, PHK, berkurangnya pendapatan rumah tangga, dan meningkatnya rakyat yang membutuhkan bantuan sosial.

Ia meminta Pemerintah melanjutkan penguatan dan perluasan bantuan sosial untuk mendukung pemulihan, perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), peningkatan efektivitas program perlindungan sosial melalui sinergi dan/atau integrasi bantuan sosial, serta mempersiapkan program perlindungan sosial yang adaptif terhadap resesi ekonomi dan bencana.

Pada supply side, kata Puan, upaya dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional bagi pelaku usaha agar dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat guna dalam menggerakkan produktivitas perekonomian nasional.

Pemulihan sektor UMKM dan sektor padat karya, kata Puan, juga perlu terus diperkuat karena hampir 60 persen PDB nasional bersumber dari sektor UMKM dan 97 persen tenaga kerja nasional menggantungkan hidupnya dari sektor ini.

"Oleh karena itu, campur tangan Pemerintah pada UMKM dengan memberikan program bantuan dan penguatan sangat diperlukan," katanya.

Dalam pemulihan kehidupan sosial masyarakat, kata Puan, dibutuhkan upaya sosialisasi, edukasi, dan kedisiplinan bersama dalam menjalankan protokol kesehatan melawan COVID-19.

Ia juga berharap Pemerintah dapat melaksanakan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 secara konsisten, terkoordinasi, dan tersosialisasi dengan baik sehingga pelaksanaannya mendapat dukungan dari masyarakat.