Tiga Anggota DPRD Demo Kejari Mamuju Usut Korupsi Pemerintah

Mamuju (ANTARA News) - Tiga anggota DPRD Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat melakukan unjuk rasa dengan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju, mendesak agar sejumlah kasus dugaan korupsi yang dilakukan Pemerintah di wilayah itu, segera diusut tuntas.

Aksi anggota DPRD Mamuju yang terdiri dari Wakil Ketua DPRD Mamuju, Masram Jaya yang berasal dari Partai PAN dan dua anggota DPRD Mamuju lainnya, yakni Lalu Syamsul Rijal, dari PBR dan Ahmad Iksan Syarif dari partai Hanura tersebut dilakukan bersama dengan sejumlah koalisi LSM dan Mahasiswa di Mamuju, Selasa.

Aksi anggota Dewan LSM dan mahasiswa tersebut kemudian diterima Kepala Kejari Mamuju, Lakamis untuk berdialog.

"Tekad kami datang ke kantor Kejari Mamuju ini adalah bentuk dukungan moril sebagai wakil rakyat terhadap perjuangan LSM dan mahasiswa di Mamuju yang telah menyampaikan aspirasi yang meminta kasus dugaan korupsi di wilayah ini, segera diusut tuntas," kata Wakil Ketua DPRD Mamuju, Masram Jaya.

Sehingga ia juga meminta, kepada pihak Kejaksaan segera melakukan proses hukum terhadap laporan LSM dan mahasiswa yang mununtut dugaan korupsi diusut tuntas, agar hukum di wilayah ini dapat terus ditegakkan.

Menanggapi hal itu, Kepala Kejari Mamuju, Lakamis berjanji akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi tersebut dan akan melakukan proses hukum jika didalamnya terdapat bukti yang kuat.

"Kami berjanji akan melakukan proses hukum terhadap dugaan korupsi ini, sepanjang ada bukti yang kuat di dalamnya," katanya.

Sebelumnya, sekitar 50 orang koalisi LSM dan Mahasiswa di Kabupaten Mamuju melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Mamuju, mereka mendesak agar kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dinas (Randis) roda dua sebanyak 24 unit, yang telah menimbulkan kerugian negara sekitar Rp48,574,000 segera diusut tuntas.

Mereka menilai Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Mamuju, yang bertanggung jawab dalam pengadaan proyek Randis tersebut, telah melakukan penggelembungan proyek dengan menambah jumlah anggaran yang disediakan untuk setiap kendaraan Randis bermerek motor Thunder dari sekitar 15,720,000 menjadi Rp17,744,000.

Sehingga kata dia, terjadi penggelembungan anggaran untuk setiap harga motor dalam proyek tersebut sekitar Rp2,024,000.(*)