Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto, mengungkapkan, dalam jangka pendek, tugas utama calon Dirut PT PLN (Persero), Dahlan Iskan, adalah memperoleh dukungan manajemen dan karyawan PLN.
"Tugas ini mutlak harus dijalani Dahlan dalam waktu dekat," katanya di Jakarta, Selasa.
Dahlan dijadwalkan dilantik menjadi Dirut PLN menggantikan Fahmi Mochtar Rabu esok (23/12).
Menurut Dito, tugas Dahlan lainnya adalah mengatasi krisis listrik yang terjadi di berbagai daerah di tengah keterbatasan pendanaan, menyelesaikan proyek 10.000 MW tahap pertama, mempersiapkan proyek 10.000 MW tahap kedua, dan mencari pendanaan.
Masalahnya, lanjutnya, Dahlan tidak mempunyai pengalaman di sektor kelistrikan, sehingga mesti meyakinkan investor termasuk para pemilik dana.
"Dahlan mesti membuktikan mampu menjalankan tugas yang berat tersebut. Kalau dirasakan tidak mampu mengemban tugas setelah 100 hari menjabat Dirut PLN, maka sebaiknya mundur," katanya.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PLN Ahmad Daryoko, mengatakan tetap menolak Dahlan sebagai Dirut PLN.
"Kalau Presiden tetap paksakan Dahlan jadi Dirut PLN, maka saya jamin tidak mendapat dukungan dari karyawan," katanya.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Mukhtasor juga mengatakan, PLN mesti dipimpin orang yang tepat.
"Pemerintah harus melihat kepentingan PLN dalam pembangunan nasional berkelanjutan," kata Direktur Eksekutif Indonesian Center for Energy and Environmental Studies (ICEES) itu.
Dalam perkembangan lain, Wakil Dirut PLN Rudiantara menyatakan telah mengirimkan surat pengunduran diri ke Menneg BUMN.
Pemerintah berencana menghapuskan posisi Wakil Dirut PLN dalam susunan direksi mendatang.
Sebelumnya, Dahlan mengatakan akan mendengar masukan manajemen dan karyawan PLN dalam enam bulan jabatannya.
Dalam jangka pendek, ia juga akan memastikan proyek termasuk 10.000 MW sesuai jadwal, melakukan uji coba perluasan pemanfaatan meteran prabayar, dan peningkatan pelayanan pelanggan.
Program jangka panjang yang akan dijalankan Dahlan dalam tiga tahun adalah penurunan anggaran subsidi sebesar Rp30 triliun per tahun dan mencukupi kebutuhan listrik.
Upaya penurunan subsidi yang akan dilakukan adalah menambah pasokan gas yang setara dengan penghematan sebesar Rp15 triliun per tahun.
Serta, pengalihan pembangkit diesel berkapasitas 2.000 MW yang masih memakai bahan bakar minyak (BBM) ke pembangkit berbahan bakar batubara juga dengan nilai penghematan Rp15 triliun.
Dahlan yang mengaku sudah menandatangani kontrak kerja sebagai Dirut PLN sejak sebulan lalu, telah menjalani serangkaian proses sebagai calon dirut BUMN kelistrikan sejak 2 Nopember.
Proses tersebut dimulai pada saat dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kesiapannya menjadi orang nomer satu di PLN, kemudian bertemu dengan Menneg BUMN, Menteri ESDM, Menkeu, dan tim dari Wapres.
Namun demikian, Dahlan mengaku siap jika tidak menjadi Dirut PLN karena dia tidak dalam posisi melamar, tetapi ditawari.
"Saya siap untuk tidak menjadi Dirut PLN karena saya lebih menikmati menjadi orang bebas," katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
