Upaya yang dilakukan pemerintah sudah sangat baik. Tetapi yang menjadi soal adalah tahapan pelaksanaannya yang tampak masih belum sesuaiJakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai persoalan birokrasi masih menghambat pelaksanaan program penanganan kesehatan maupun stimulus pemulihan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.
Enggar dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis, mengatakan proses lamanya birokrasi itu membuat bantuan pemerintah tidak mampu dirasakan secara cepat oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Upaya yang dilakukan pemerintah sudah sangat baik. Tetapi yang menjadi soal adalah tahapan pelaksanaannya yang tampak masih belum sesuai," katanya.
Baca juga: Pekerja terkena PHK bisa manfaatkan KUR super mikro bunga nol persen
Ia menjelaskan langkah pemerintah untuk memprioritaskan masalah kesehatan dengan tidak mengorbankan sektor perekonomian sudah sangat tepat dilakukan.
"Langkah yang diambil oleh Presiden bahwa perlu ada keseimbangan gas dan rem sangat tepat, karena tidak mungkin hanya dilakukan pengetatan semata," katanya.
Namun pelaksanaan stimulus maupun bantuan tersebut membutuhkan pengawasan yang ketat dan menyeluruh agar kegiatan ekonomi dapat kembali bergerak.
Baca juga: Permintaan melonjak, pemerintah tambah alokasi KUR Rp198,73 triliun
Salah satu kebijakan yang memerlukan pengawasan khusus dari pemerintah, BI, dan OJK, adalah pemberian dana pemerintah Rp30 triliun kepada Bank Himbara untuk menggerakkan sektor riil.
Politisi senior Partai Nasdem ini juga mengingatkan pentingnya insentif perpajakan untuk mengundang investasi masuk usai pandemi berakhir.
Terkait perdagangan, ia menyarankan adanya skema barter dengan negara lain untuk produk tertentu secara bilateral maupun multilateral untuk memperkuat daya tahan perekonomian.
Baca juga: Mantan Mendag minta masyarakat menengah ke atas genjot konsumsi
Pewarta: Satyagraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
