Sampai Juli ada 590 desa dan ada beberapa juga kelurahan yang telah didampingi dalam program ituJakarta (ANTARA) - Program Desa Peduli Gambut oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) telah menjangkau 590 desa dan kelurahan sampai Juli 2020 serta berhasil mendorong tindakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masuk dalam anggaran beberapa desa.
"Sampai Juli ada 590 desa dan ada beberapa juga kelurahan yang telah didampingi dalam program itu," kata Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG Myrna Safitri dalam diskusi virtual soal Desa Peduli Gambut yang dipantau dari Jakarta pada Kamis.
Rinciannya adalah 300 desa difasilitasi dengan APBN yang dikelola oleh BRG, 222 desa didukung dengan kerja sama bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Kemitraan dan 68 desa didukung dengan kolaborasi bersama sektor swasta.
Baca juga: BRG: Upaya pencegahan karhutla bukan tanggung jawab desa semata
Lewat program itu BRG mendorong perubahan paradigma tentang restorasi gambut di tingkat tapak. Menurut Mryna, Program Desa Peduli Gambut telah berhasil mendorong banyak desa untuk memasukkan aspek perlindungan ekosistem gambut dalam APBDes, RKPDes dan RPJMDes.
Menurut Myrna, dalam intervensi yang dilakukan pada 2019 terdapat 143 desa dan kelurahan yang telah mengalokasikan dalam APBDes sekitar Rp16 miliar untuk kepentingan restorasi gambut. Sekitar Rp9 miliar dari anggaran itu dialokasikan untuk berkaitan dengan pencegahan karhutla.
Baca juga: Pakar: Menjaga gambut memerlukan perubahan paradigma
Peran Desa Peduli Gambut itu juga disoroti oleh Bupati Pulang Pisau Eddy Pratowo. Menurut dia, pelaksanaan program itu oleh BRG bersama kemitraan, pemda dan beberapa pemangku kepentingan lainnya di 46 desa/kelurahan telah menghasilkan beberapa hal.
Hal-hal itu antara lain fasilitas penyusunan profil desa, APBDes 2019-2020 yang mengintegrasi restorasi gambut dan pengendalian karhutla sebesar Rp185.257.000 untuk masing-masing desa, fasilitas penguatan kelembagaan desa terkait pengendalian karhutla di 13 desa/kelurahan dan fasilitas penyusunan peraturan desa terkait restorai gambut dan penanganan karhutla.
Baca juga: Pakar: Paludikultur bisa jadi solusi produksi dan konservasi gambut
Namun, dia juga mengaku masih ada tantangan terkait usaha penanganan karhutla termasuk dalam pengalokasian Dana Desa di daerah yang berada di Kalimantan Tengah itu terkait upaya pencegahan yang tidak berfokus kepada peralatan yang memadai.
"Rata-rata pengalokasian Dana Desa untuk penanganan karthula di tingkat desa adalah berupa operasional Masyarakat Peduli Api. Namun, masih melewatkan pengadaan dukungan peralatan sehingga ketika terjadi karhutla lebih banyak jumlah orang yang turun tanpa diiringi dengan peralatan yang lengkap," ujar Eddy.
Baca juga: Jumlah titik panas di Sumsel naik tiga kali lipat
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2020
