"Dua partai ini memiliki keunggulan sendiri-sendiri. PKS unggul di militansi kader, sedangkan PDI Perjuangan menempati urutan pertama partai pilihan masyarakat," kata Direktur Eksekutif Jhon Consulindo, Lasiono, saat menggelar jumpa pers di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, PDI Perjuangan sampai saat ini belum menentukan kader yang akan direkomendasi dalam Pilkada yang berlangsung pada 9 Desember mendatang. Sedangkan PKS sudah menjatuhkan pilihan dalam koalisi besar dengan mengusung mantan Kepala Polda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Machfud Arifin, sebagai bakal calon wali kota Surabaya.
Baca juga: Pakar politik: PDIP punya pekerjaan berat di Pilkada Surabaya
"Potensi menang calon wali kota yang diusung PDIP dan PKS dalam Pilkada Surabaya sangat besar," ujarnya.
Lasiono mengaku berdasarkan penelitian dengan metode kuantitatif yang dilakukan mulai tanggal 2-15 Juli lalu, hasilnya PDI Perjuangan menempati urutan pertama partai yang banyak dipilih masyarakat dengan 28,5 persen, disusul PKB 10,1 persen, Partai Gerindra 9,5 persen, Partai Golkar 8,8 persen, PKS 8,7 persen, Partai Demokrat 7,4.
"Kalau PKS unggul dari militansi partai, calon yang diusung PKS jangan dikesampingkan," katanya.
Dalam penelitian dengan jumlah sampel 500 responden dan margin error 4,8 persen ini, konstituen PKS sangat militan terhadap calon yang diusung PKS dengan persentase 76,5 persen, disusul PDI Perjuangan 68,4 persen, PAN 53,4, Golkar 52,7, Partai Gerindra 51,5, Partai Demokrat 48,6, PKB 48,2. Dari data ini dapat dijelaskan militansi dukungan terhadap calon wali kota yang didukung PKS tinggi.
Baca juga: Pengamat: Rekomendasi PDIP untuk Bacawali Surabaya terbilang rumit
Menurutnya, Pilkada Surabaya mendapat perhatian elit nasional dan partai-partai besar. Hal ini karena Kota Pahlawan dipandang sebagai wilayah penting untuk mendulang pemenangan, teruma dalam pemilu 2024.
"Tapi semuanya masih bisa berubah, PKS persentasenya bisa naik, begitu juga dengan PDIP, itu bisa terjadi kalau keduanya terus melakukan kampanye," katanya.
Baca juga: PDIP umumkan calon wali kota Surabaya paling lambat 19 Agustus
Namun begitu, kata dia, peluang PDI Perjuangan mendapatkan keuntungan cukup besar. Militansi kader partai di bawah 50 persen, seperti Partai NasDem, PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PPP, dan PSI bisa berlabuh ke PDI Perjuangan sangat terbuka. Sebab, ada kemungkinan, kader tidak akan memilih calon wali kota yang didukung partai.
"Di Surabaya karakter masyarakatnya memilih partai dulu baru milih calon," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, faktor Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, juga sangat menentukan. Berdasarkan penelitian, 94 persen kinerja Risma dianggap bagus. Kinerja Risma dikonversi sebagai hasil kerja PDI Perjuangan.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2020
