KTNA Jabar minta percepat alokasi tambahan kuota pupuk subsidi

berharap ini tidak berlarut-larut agar petani tidak kesulitan mencari pupuk

Jakarta (ANTARA) - Organisasi petani dan nelayan, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Jawa Barat meminta Kementerian Pertanian mempercepat alokasi penambahan kuota pupuk bersubsidi, khususnya jenis urea.

Ketua KTNA Jawa Barat, Otong Wiranta, mengatakan pihaknya bersama gabungan kelompok tani (gapoktan) telah mengajukan penambahan alokasi pupuk urea bersubsidi untuk mendukung aktivitas tanam padi pada musim gadu dan musim tanam Oktober mendatang.

"Kita sudah bersurat ke Dinas Pertanian, kemarin juga bertemu dengan Komisi IV sedang dihitung kebutuhannya berapa. Saya berharap ini tidak berlarut-larut agar petani tidak kesulitan mencari pupuk," kata Otong saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis.

Otong menjelaskan bahwa saat ini para petani, khususnya di Kabupaten Subang, Indramayu dan Bekasi kesulitan mengakses pupuk urea bersubsidi karena kurangnya kuota atau alokasi pupuk yang diberikan Kementerian Pertanian.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran petani akan kelangkaan pupuk. Sebagai solusi, petani yang merasa kurang mendapatkan pupuk bersubsidi, terpaksa harus merogoh kocek mereka untuk membeli pupuk nonsubsidi.

Namun demikian, kondisi ini ditakutkan tidak bisa berlangsung lama karena disparitas harga pupuk nonsubsidi yang berbeda jauh dengan subsidi. Selain itu, lemahnya daya beli masyarakat petani di tengah pandemi COVID-19 juga berpotensi akan menurunkan penggunaan pupuk untuk mendukung produktivitas tanaman pangan.

"Urea anggaplah harganya sekitar Rp6.000 yang eceran, sementara subsidi hanya Rp1.800. Jadi mereka berharap subsidi ditambah alokasinya karena mereka merasa sudah tercatat dalam e-RDKK," kata Otong.

KTNA selaku lembaga yang menaungi kelompok tani pun telah mengajukan permintaan tambahan alokasi kepada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Penambahan kuota yang diajukan berdasarkan data kebutuhan pupuk urea bersubsidi dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik (e-RDKK) untuk Provinsi Jabar, yakni mencapai 561.000 ton.

Di sisi lain, kuota pupuk subsidi untuk Jawa Barat yang ditetapkan Kementan pada tahun ini sebesar 388.400 ton. Kuota ini menurun jauh dari tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 500.000 ton.

Pupuk Indonesia, selaku BUMN yang ditugaskan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi, mencatat realisasi pupuk urea di Jawa Barat sudah mencapai 370.161 ton atau 95 persen dari alokasi yang ditetapkan Kementan sebesar 388.400 ton.