"Pekerja tambang timah ini mesti diakomodasi dalam sebuah wadah dan diberi pengetahuan cara menambang yang baik serta ada asuransi agar mereka mendapat bantuan sosial ketika terjadi kecelakaan kerja," katanya di Pangkalpinang, Minggu.
Hal itu dikemukakan sehubungan seringnya terjadi kecelakaan pekerja tambang di provinsi itu yang mengakibatkan hilangnya nyawa akibat tertimbun tanah di lokasi tambang.
"Kebanyakan pekerja tambang rakyat di daerah ini tidak terakomodasi, lantas ketika terjadi kecelakaan kerja siapa yang harus bertanggung jawab," katanya.
Seharusnya pekerja tambang ini, kata dia, dikelola dalam suatu wadah dan diberikan tata cara menambang yang baik untuk menghindari terjadinya kecelakaan dalam bekerja.
"Kami minta pemerintah kabupaten dan kota bisa mengakomodasi pekerja tambang, jumlahnya cukup banyak dan tersebar di seluruh kabupaten dan kota," katanya.
Pemerintah kabupaten dan kota harus membentuk wadah bagi pekerja tambang timah rakyat ini untuk memudahkan dalam mengkodinasikannya.
"Kalau mereka sudah terkordinasi dan dibentuk dalam suatu wadah maka ada aturan membayar asuransi dan askes sebagai jaminan sosial," katanya.
Menurut dia pekerja tambang timah rakyat itu bisa dikordinasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang penambangan timah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
"Perusahaan harus memenuhi hak normatif karyawannya yang salah satunya adalah asuransi kesehat pekerja," ujarnya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
