Sragen (ANTARA News) - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menuding Dinas Kesehatan kabupaten setempat teledor dalam melakukan penanganan demam berdarah (DB) di kabupaten tersebut.
"Wabah penyakit demam berdarah di Desa Hadiluwih, Kecamatan Sumberlawang yang mengakibatkan satu penderitanya meninggal menjadi bukti keteledoran Dinas Kesehatan," kata Wakil Ketua DPRD Sragen, Giyanto di Sragen, Minggu.
Sebelum adanya korban meninggal dunia tersebut, kata dia, ada 10 warga desa tersebut yang telah menderita demam berdarah dan dirawat secara intensif di sejumlah rumah sakit.
"Seharusnya Dinas Kesehatan lebih peka ketika terjadi wabah seperti itu. Tindakan antisipasi yang lebih cepat dibutuhkan untuk mencegah korban jiwa," kata dia.
Selain itu, lanjutnya, DPRD juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan pemerintah kecamatan dan desa setempat dalam melakukan pencegahan demam berdarah.
"Hal tersebut diketahui setelah warga memberikan keterangan bahwa pengasapan hanya dilakukan dua kali pada 2009. Bahkan, pengasapan tersebut dilakukan secara swadana warga setempat," kata dia.
Menurut Giyanto, hal tersebut harus disikapi pemerintah dengan memberikan perhatian lebih dan melakukan tindakan pencegahan serupa di seluruh daerah lain.
Pada kesempatan lain, anggota Komisi IV DPRD Sragen, Sulasto mengatakan, jatuhnya korban meninggal dalam wabah demam berdarah di Sumberlawang juga disebabkan oleh kurang terbukanya Dinas Kesehatan.
"Kurang transparannya mereka dalam mengungkap kasus penyakit di Sragen menyebabkan kurangnya masukan positif dalam pencegahan penyakit di daerah ini. Itu menjadi bumerang bagi Dinas Kesehatan sendiri," kata Sulasto.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit, dan Penyehatan Lingkungan (P3L) Dinas Kesehatan Sragen, Joko Suhartono membantah tudingan DPRD mengenai keteledoran Dinas Kesehatan terkait adanya wabah demam berdarah.
"Penanganan demam berdarah sudah kami lakukan dengan melakukan pengarahan kepada warga, pembentukan posko, dan pengasapan," kata dia.
Masih terbatasnya daerah yang menjadi sasaran pengasapan, menurut Joko, disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk kepentingan itu.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
