Padang (ANTARA News) - Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, menyatakan akan mendiskusikan masalah ruislag (tukar guling) lahan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghidari hal-hal yang tidak diinginkan.
Kementerian Hukum dan HAM sudah membuat program ruislag lahan Lapas untuk mengatasi kebutuhan lahan yang diperlukan dalam pengembangan Lapas-Lapas yang sekarang sudah over capasity (menampung lebih banyak napi dari kapasitas yang seharusnya).
"Karena tidak sedikit yang dipermasalahkan dari ruislag tersebut, kita akan berdiskusi dengan KPK," katanya di sela-sela kunjungan kerja di sejumlah Lapas di Sumatra Barat, Minggu.
Patrialis menyatakan Depkumham sudah membuat program ruislag lahan Lapas tersebut, yang salah satunya membuat tim khusus ruislag.
"Kemudian nanti juga akan ada tim penilai untuk melaksanakan ruislag," kata Patrialis yang mengharapkan lahan lapas yang akan ditukar-guling tersebut benar-benar layak.
Program tukar guling lahan Lapas diprioritaskan melibatkan pemerintah daerah (Pemda) bukan dengan swasta.
"Untuk proses ruislag kita prioritaskan dengan pemerintah daerah," katanya.
Seperti diberitakan, Lapas di tiga provinsi, yakni Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, sebagian besar jumlah penghuninya sudah melebihi kapasitas.
Patrialis Akbar menyatakan itu seusai mengunjungi Lapas Kelas IIA Muara, Padang.
"Rata-rata memang over kapasitas ada yang mencapai 300 persen, bahkan di beberapa tempat (lapas) kondisi (narapidana) seperti ikan teri. Mereka kepanasan dan tidak ada air," katanya.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
