Abdillah Toha selama ini terus membela posisi Wapres Boediono khususnya, dengan berulangkali menyatakan, proses hukum harus adil sehingga segala sesuatu mesti melalui prosedur proporsional serta profesional.
"Namun kali ini, pernyataan SBY di Kopenhagen menanggapi imbauan penonaktifan Wapres dan Menkeu sangat tipikal, normatif dan non committal (tak berkomitmen)," tandasnya kepada ANTARA melalui hubungan telepon, sembari mengungkapkan rasa penyesalannya atas sikap Presiden tersebut.
Seharusnya, menurut mantan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) ini, Presiden langsung meyakinkan publik bahwa para pembantunya itu masih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tanpa perlu bertanya kepada Wapres dan Menkeu lebih dahulu.
Pansus Angket Bank Century meminta Wapres dan Menkeu non aktif agar keduanya bisa berkonsentrasi pada proses pemeriksaan, sehingga tak menganggu kinerja mereka yang memegang posisi strategis.
"Tetapi, tentang ini, Presiden kan tidak dengan tegas menyatakan bahwa keduanya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Malah seolah akan bertanya terlebih dulu kepada Wapres dan Menkeu tentang hal itu," katanya.
Oleh karena itu, Abdillah Toha menyimpulkan, sampai saat ini, Presiden Yudhoyono belum juga membela posisi kedua orang tersebut.
"Bahkan memberi kesan menunggu perkembangan lebih lanjut," ungkap Abdillah. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
