"Sejauh ini, terutama saat Panitia Angket Bank Century DPR RI mengeluarkan keputusan berupa imbauan kepada Wapres dan Menkeu agar menonaktifkan diri, Partai Demokrat seolah ragu dan tidak mengambil sikap tegas terkait posisi Boediono dan Sri Mulyani," katanya di Jakarta, Sabtu.
Malahan, menurut dia, Partai Demokrat yang merupakan fraksi terbesar dan memiliki koalisi besar di DPR RI, termasuk menguasai atau mendominasi Panitia Angket, ternyata tidak pernah jelas melakukan pembelaan terhadap dua pejabat di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Mantan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menilai, komentar-komentar Partai Demokrat terkait keputusan aklamasi Panitia Angket yang mengimbau Boediono dan Sri Mulyani nonaktif, juga tidak jelas-jelas menentang keputusan tersebut.
Karena itu, Abdillah Toha dengan tegas mempertanyakan sikap Partai Demokrat itu.
Sikap Partai Demokrat itu, lanjut dia, bisa menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apakah ituberarti ada upaya "mengorbankan" dua pembantu presiden itu dalam Kasus Bank Century.
Sebelumnya, Abdillah Toha termasuk salah satu politisi senior yang gencar membela kepentingan koalisi besar, karena PAN juga termasuk di dalamnya.
Ia pun merupakan salah satu tokoh PAN yang dengan tegas meminta publik untuk tidak sembarangan mengeluarkan tuntutan menurunkan Wapres Boediono, jika tak berlangsung secara proporsional maupun konstitusional.
Karena itu, Abdillah Toha mempertanyakan sikap Partai Demokrat selaku pimpinan koalisi besar dalam membela posisi Wapres maupun Menkeu secara proporsional.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
