Pandemi COVID-19, Muhaimin minta Pemerintah perhatikan nasib UMKM

Jakarta (ANTARA) - Wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta Pemerintah memperhatikan nasib pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna menggerakkan perekonomian nasional di tengah pandemi COVID-19.

"Salah satu langkah yang harus dilakukan Pemerintah untuk menggerakkan perekonomian nasional adalah melalui penciptaan lapangan kerja. Di sinilah saya kira pemerintah harus benar-benar memperhatikan nasib UMKM di masa pandemi ini," ujar Muhaimin dalan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin ini mengatakan bahwa UMKM yang saat ini jumlahnya mencapai 64 juta pelaku adalah sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19.

Pemerintah dinilai perlu memperhatikan nasib UMKM karena selama ini UMKM telah menjadi penyangga masalah ketenagakerjaan di Indonesia. UMKM, kata dia, telah mennyumbang tenaga kerja yang tidak sedikit sehingga mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi.

“Jangan lupa, selama ini UMKM telah menjadi katup pelampung masalah ketenagakerjaan. Di saat ekspor terbatas, maka tumpuan utama adalah usaha di dalam negeri dan itu adalah sektor UMKM,” kata Muhaimin.

Oleh karena itu, di saat seluruh sektor ekonomi bergerak lambat seperti sekarang ini, dia menilai satu-satunya cara yang bisa dilakukan Pemerintah yakni fokus pada pengembangan sektor yang mampu memberi efek pada orang banyak dan menciptakan lapangan kerja.

"Maka kehadiran negara untuk betul-betul memperhatikan sektor UMKM melalui stimulus-stimulus serta kebijakan yang berpihak pada mereka menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar," ujar Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat itu.

Lebih lanjut Muhaimin menuturkan, pilihan terhadap strategi pengembangan UMKM sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang berkualitas menjadi sebuah keniscayaan.

Bila ditinjau dari sejarah, kata dia, UMKM merupakan sektor yang mampu bertahan di saat krisis. UMKM dianggap terbukti mampu menangkal dampak buruk krisis global.

Dia mengatakan selama ini UMKM menjadi tumpuan sebagian besar tenaga kerja di Indonesia karena beberapa hal, antara lain, tidak memerlukan modal besar, keterampilan tinggi, serta tidak membutuhkan perizinan berbelit.

“Di tengah pandemi, di saat ekonomi kita tumbuh minus, saat pemerintah berupaya menggenjot penciptaan lapangan kerja berkualitas, maka tak ada pilihan lain selain negara harus hadir memperhatikan nasib UMKM, serta memberi daya dukung sehingga mampu bertahan dan eksis,” ucap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Muhaimin mengatakan Pemerintah bisa memberikan dukungan kepada UMKM melalui berbagai cara.

Selain dengan stimulan-stimulan yang mampu memberi daya hidup terhadap keberadaan UMKM, perhatian Pemerintah juga bisa diwujudkan melalui penciptaan program-program yang mampu mendorong inovasi UMKM. Salah satunya mendorong para UMKM untuk masuk pasar digital.

“Di era ekonomi digital ini, UMKM-UMKM mau tak mau harus didorong untuk masuk pasar digital. Ceruk pasar ini masih terbuka sangat lebar. Dari sekitar 60 jutaan UMKM di Indonesia, baru sekitar 3,379 juta UMKM yang masuk pasar digital. Artinya baru sekitar 8 persen,” ucap dia.

Dia menambahkan, komitmen pemerintah mengenai fiskal dalam konteks penanganan COVID-19 dan pencegahan pelambatan ekonomi sebenarnya sudah cukup dominan.

Berbagai skema perlindungan sosial juga sudah dilahirkan. Hanya yang diperlukan saat ini adalah kecepatan dan ketepatan sasaran dalam penyaluran berbagai bantuan sosial.

"Kecepatan dan ketepatan ini penting agar depresi ekonomi bisa dihindari. Muaranya, memburuknya kemiskinan dan ketimpangan sosial akibat pandemi bisa diminimalisir," kata Muhaimin.