Drajat Wibowo Optimistis Menang

Yogyakarta (ANTARA News) - Calon Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Drajat Wibowo mengatakan optimistis memenangkan kursi ketua umum partai itu dalam Kongres PAN di Batam pada 8-10 Januari 2010.

"Saya siap bertarung untuk memenangkan ideologi berpartai. Dalam berpartai jangan hanya melihat menang atau kalah," katanya ketika mendeklarasiakan dirinya sebagai calon Ketua Umum DPP PAN periode 2010-2015 di Monumen Jogja Kembali, Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, faktor penting dalam berpartai adalah konsisten memperjuangkan ideologi yang diyakini. Oleh karena dasarnya ideologis, mak tidak ada kata menang atau kalah, tetapi terus berjuang sampai titik terakhir.

"Oleh karena itu, saya akan mengajak kader PAN untuk menegaskan jati diri sebagai kader reformis, termasuk melakukan reformasi pembiayaan partai. Dalam partai tidak boleh ada biaya abu-abu, apalagi hitam yang berasal dari korupsi," katanya.

Ia mengatakan, jika partai menggunakan biaya hasil korupsi, maka ideologi partai akan rusak dan kepercayaan masyarakat pun jatuh.

Selain itu, kata dia, juga banyak politisi yang akan masuk bui akibat menggunakan biaya hasil korupsi.

"Berkaitan dengan hal tersebut, PAN akan menjadi pelopor reformasi pembiayaan partai untuk menjaga ideologi partai dan kepercayaan masyarakat. PAN tidak akan merusak kepercayaan masyarakat dengan menggunakan biaya partai dari hasil korupsi," katanya.

Menurutnya, berdasarkan pengalaman sejumlah daerah, jiwa dan semangat reformasi tampak bangkit kembali. "Saya menangkap itu sebagai sinyal untuk menampung dan memperjuangkannya dalam kepemimpinan PAN ke depan," katanya.

Mengenai wacana Kongres PAN untuk secara aklamasi menetapkan kandidat lain Hatta Rajasa sebagai ketua umum, ia mengatakan tidak akan ada aklamasi dalam kongres, karena dukungan kepadanya sangat besar.

"Arus dukungan kepada saya untuk menjadi ketua umum sangat besar. Oleh karena itu, kita lihat saja penyelenggaraan kongres nanti, dan saya yakin tidak akan ada aklamasi," kata mantan anggota DPR RI ini. (*)