"Keputusan sidang kabinet terbatas yang dihadiri presiden, wapres, menko, dan menteri lainnya telah meminta Pertamina melakukan studi kelayakan pengelolaan Natuna. Jadi, Pertamina tidak perlu ragu lagi," kata Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya, Pertamina masih ragu sebab ExxonMobil mengklaim masih memiliki hak pengelolaan blok tersebut.
Menurut Purnomo, kontrak kerja sama (KKS), Blok Natuna D Alpha antara pemerintah dan Exxon sudah berakhir sejak 9 Januari 2009.
Sesuai KKS, Exxon sudah harus menyampaikan komitmen pengembangan Natuna sebelum 9 Januari 2005.
Komitmen tersebut mesti disertai studi kelayakan yang selanjutnya menjadi dasar "commercial viability" (layak dikembangkan secara ekonomis) yang disepakati dua pihak, yakni BP Migas dan Exxon.
Exxon memang sudah menyampaikan surat komitmen sebelum 9 Januari 2005, namun tidak disertai studi kelayakan sebagai syarat mendapatkan status "commercial viability," sehingga secara otomatis kontrak telah berakhir.
Purnomo mengakui, setelah 9 Januari 2005, pemerintah melalui Tim Penyiapan KKS Blok Natuna membuka negosiasi KKS baru dengan Exxon.
Hal itu dikarenakan mendesaknya kebutuhan peningkatan produksi gas bumi, sementara Natuna memiliki cadangan gas yang cukup besar.
"Namun, negosiasi tidak mencapai kata kesepakatan. Ada delapan item terkait ketentuan pokok KKS yang tidak disepakati," katanya.
Dengan kondisi itu, pemerintah melakukan rapat kabinet terbatas yang menugaskan Pertamina menyusun studi kelayakan pengelolaan Natuna.
Purnomo menambahkan, rencana pengembangan Natuna yang diajukan anak perusahaan Exxon, Esso Natuna Ltd selaku operator, telah ditolak BP Migas melalui surat tertanggal 14 Januari 2009.
Menyangkut data, Purnomo mengatakan dalam pengembangan Natuna sampai saat
ini baru dibor empat sumur yang dilakukan antara 1980-1983 dan selaku mitra Exxon, Pertamina pastinya telah memiliki data itu.
"Tidak ada data lainnya lagi," katanya.
Kepala BP Migas Priyono mengatakan, pihaknya menunggu syarat dan kondisi Natuna yang diajukan Pertamina.
"Kami sendiri sudah siap dengan syarat dan kondisi tandingan," katanya.
Purnomo menambahkan, pemerintah juga akan melihat mitra Pertamina yang memberikan keuntungan terbaik. (*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2009
