Hingga saat ini, sebanyak 40 kementerian/lembaga telah melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi, dengan komposisi eselon III dari 5.959 menjadi 2.542 jabatan, eselon IV dari 16.210 menjadi 7.184 jabatan dan eselon V dari 10.328 menjadi 5.072 jabaJakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan ada 40 kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) yang telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jumlah jabatan eselon III, IV dan V.
"Hingga saat ini, sebanyak 40 kementerian/lembaga telah melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi, dengan komposisi eselon III dari 5.959 menjadi 2.542 jabatan, eselon IV dari 16.210 menjadi 7.184 jabatan dan eselon V dari 10.328 menjadi 5.072 jabatan," kata Ma'ruf Amin saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi secara virtual di Jakarta, Selasa.
Dengan perkembangan tersebut, Ma'ruf meminta jajaran terkait untuk terus menyederhanakan jabatan eselon di seluruh instansi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Penyederhanaan tersebut menjadi kesempatan untuk membangun birokrasi kelas dunia, ucapnya menambahkan.
Baca juga: Pemerintah siapkan perpres pembubaran lembaga tahap dua
Baca juga: Wapres minta "fintech" ikut tingkatkan literasi ekonomi syariah
"Segera lakukan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Jadikan ini sebagai sebuah kesempatan emas untuk membangun birokrasi kelas dunia, birokrasi dengan DNA baru yang memiliki kualifikasi dan kapasitas baru, cara kerja baru yang lebih inovatif, adaptif dan responsif," ujarnya menegaskan.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan hingga akhir Juli, perubahan struktur pejabat struktural ke fungsional di K/L dan pemerintah daerah telah mencapai 68 persen.
Dengan persentase tersebut, Tjahjo optimistis target penyederhanaan birokrasi dapat tercapai pada akhir 2020.
"Terhitung akhir Juli 2020 telah selesai lebih kurang 68 persen dari perubahan pejabat struktural ke pejabat fungsional, yang memangkas eselon III, IV dan V. Reformasi birokrasi ini diharapkan bisa selesai pada Desember 2020," kata Tjahjo.
Seluruh sekretaris menteri, sekretaris jenderal, sekretaris utama dan seluruh sekretaris daerah terus melakukan konsolidasi untuk melaksanakan upaya penyederhanaan birokrasi, tutur Tjahjo.
"Seluruh sesmen, sestama, sekjen, termasuk sekda, dalam kondisi pandemi COVID-1 ini, terus melakukan konsolidasi internal dalam upaya untuk melakukan penyederhanaan reformasi birokrasi," ujarnya.
Baca juga: Wapres harap "fintech" syariah dorong pemulihan ekonomi nasional
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020
