Politik kemarin, bintang jasa Fahri-Fadli hingga pembubaran lembaga

Jakarta (ANTARA) - Terdapat beberapa berita politik kemarin (Senin, 10/8) yang menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca, diawali Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang akan dapat bintang jasa hingga pembubaran lembaga negara jilid kedua.

Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

Fadli dan Fahri akan terima bintang jasa dari Presiden

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bahwa Presiden RI Joko Widodo akan memberikan bintang tanda jasa kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, Senin, Mahfud menyampaikan bahwa bintang jasa itu diberikan kepada beberapa tokoh dalam rangka HUT Ke-75 Proklamasi RI pada tahun 2020.

Selengkapnya di sini

Gus Nabil: Tangkap otak kasus penyerangan di Solo

Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta kepolisian segera menangkap otak penyerangan acara doa bersama menjelang pernikahan di tempat keluarga almarhum Segaf bin Jufri, Mertodranan, Pasar Kliwon, Solo, oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Laskar Solo.

"Tangkap otak pelaku penyerangan. Pihak kepolisian jangan hanya menangkap pelakunya, tetapi juga otaknya, sutradara penyerbuan itu," kata Gus Nabil melalui penyataan tertulis di Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

Istana ajak warga ikuti upacara virtual HUT ke-75 Republik Indonesia

Sekretariat Presiden mengajak masyarakat yang ingin berpartisipasi mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka secara virtual melalui konferensi video.

"Peringatan yang digelar secara daring tersebut dimaksudkan sebagai upaya mematuhi protokol kesehatan dan mengantisipasi penyebaran COVID-19," kata Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Yayat Hidayat di Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

Menpan-RB berharap parpol komitmen tak gerakkan ASN bantu katrol suara

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo berharap partai politik (Parpol) dapat berkomitmen tidak menggerakkan aparatur sipil negara (ASN) untuk mengatrol suara di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Tjahjo mengingatkan bahwa kebijakan menjaga netralitas ASN sudah menjadi kesepakatan bersama antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Selengkapnya di sini

Tjahjo Kumolo: Kemenpan-RB siap bubarkan lebih dari 13 lembaga negara

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang mempersiapkan pembubaran lebih dari 13 lembaga negara.

Pembubaran lembaga itu melanjutkan apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghapuskan 18 Lembaga/Badan/Komisi/Komite dalam konteks perekonomian beberapa waktu lalu.

Selengkapnya di sini