MPR: Presiden harus berani rombak menteri buat harapan baru

... jangan tidak enak karena butuh langkah menyelesaikan persoalan di saat krisis...

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad, meminta Presiden Joko Widodo mengambil langkah berani untuk merombak kabinet untuk memunculkan harapan baru bagi masyarakat.

"Orang melihat ada menteri yang lemah dan tidak membuat gebrakan maka ketika perombakan dilakukan, orang melihat ada harapan baru dan menambah semangat," kata Muhammad, dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk "Sidang Tahunan MPR: Optimisme dan Harapan di tengah Pandemi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Ia menilai presiden tidak perlu ragu merombak kabinet karena itu hak prerogatif presiden untuk mengubah komposisi pembantunya di kabinet.

Baca juga: FPKS ingatkan Presiden jangan ragu rombak kabinet

Ia memberikan beberapa pertimbangan bagi presiden untuk itu. Pertama, serapan anggaran di kementerian yang dipimpin seorang menteri masih rendah.

Kedua, menurut dia, seorang menteri tidak melakukan langkah terobosan khususnya saat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.

"Misalnya harga kebutuhan pokok harus tetap terjaga dan terkontrol harus kelihatan langkahnya dan jangan diam saja. Ganti saja buru-buru jangan tidak enak karena butuh langkah menyelesaikan persoalan di saat krisis," ujarnya.

Baca juga: Mensesneg sebut Presiden mungkin rombak kabinet

Ia mengatakan, pada saat pandemi, kondisi masyarakat semakin tidak baik misalnya daya beli masyarakat semakin menurun dan hotel-hotel baru sedikit yang buka.

Menurut dia, dia sudah mendesak pemerintah memberikan injeksi dana kepada perbankan sehingga beberapa waktu lalu sudah diturunkan sekitar Rp30 triliun kepada perbankan.

"Lalu saat ini UMKM dalam keadaan sulit karena kesulitan mau menyelesaikan utang di bank masih sulit, mereka belum mendapatkan perlakuan bunga rendah," katanya.

Baca juga: Presiden bantah rombak kabinet pada April

Ia mengaku telah mendengar UMKM akan diberikan bunga sekitar 3,5 persen namun belum merata sehingga banyak yang mengeluh.

Ia menilai dana yang ada di pemerintah seperti dalam APBN dan APBD harus mutlak dibelanjakan karena saat ini penyerapannya masih rendah.

"Presiden Jokowi sudah sungguh-sungguh namun orang takut dituduh korupsi dan selewengkan anggaran. Kalau keadaan seperti ini, saya khawatir kita masuki resesi dan kita makin terpuruk, keadaan makin sulit dan pertumbuhan ekonomi minus lima persen sekian," katanya.