Brisbane (ANTARA News) - Federasi Dewan Islam Australia (AFIC) mendesak pemerintah Australia mau memanfaatkan hubungan khususnya dengan Israel untuk mendesak Tel Aviv menghentikan aksi pembunuhannya terhadap rakyat Palestina dan menarik seluruh pasukannya keluar dari Jalur Gaza.

Hanya saja kedekatan itu justru tidak digunakan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Australia, Kevin Rudd, untuk mempengaruhi Israel menghentikan aksi pembasmiannya atas rakyat Palestina karena kuatnya tekanan dan pengaruh pelobi Yahudi di negara itu, kata Presiden AFIC Ikebal Adam Patel.

"Kami berharap pemerintah Australia menunjukkan kepemimpinannya untuk mengutuk aksi Israel di Jalur Gaza yang melakukan pembunuhan tanpa kecuali, termasuk wanita dan anak-anak," katanya kepada ANTARA News yang menghubunginya dari Brisbane, Jumat.

Harapan AFIC pada pemerintahan Rudd itu justru kandas akibat kuatnya tekanan para pelobi Israel di Australia terhadap penguasa di Canberra, katanya.

Dalam masalah krisis kemanusiaan yang menimpa rakyat Palestina di Gaza akibat aksi brutal militer Israel, sikap politik pemerintah Australia sangat mengecewakan.

"Mereka tidak mencoba melihat masalahnya secara adil dan obyektif," katanya.

Pemerintah Australia, misalnya, tidak melihat serangan membabi buta militer Israel ke wilayah Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 1000 orang warga Palestina sebagai "masalah kemanusiaan", katanya.

Patel mengatakan, ia pun belum menerima balasan atas surat tertanggal 31 Desember 2008 yang ia kirimkan kepada Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith berisi kritik AFIC pada "sikap diam" dan keengganan Canberra mengutuk aksi Israel di Gaza.

"Sampai detik ini saya belum menerima balasan dari surat itu," katanya.

Dalam surat tiga halamannya itu, Ikebal mengeritik standar ganda pemerintah Australia dalam menyikapi isu Palestina, khususnya aksi kejahatan kemanusiaan militer Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Bahkan pemimpin AFIC ini membandingkan sikap berbeda pemerintah Australia pada masalah rakyat Palestina itu dengan dukungan besar Canberra pada rakyat Timor Timur (Timtim).

Dalam kasus Timtim, pemerintah Australia tidak hanya bersedia mengubah kebijakannya selama 25 tahun dan melawan Indonesia, karena ikut memobilisasi dukungan internasional, melibatkan tentaranya, dan menggunakan uang pajak rakyatnya untuk membantu kemerdekaan Timtim.

Dukungan tersebut masih terus diberikan kepada rakyat Timtim supaya mereka bisa memimpin sendiri dan mandiri secara ekonomis. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2009