Bappenas: Dana Infrastruktur Diusulkan Rp790 Triliun

Jakarta (ANTARA News) - Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dedy Supriadi Supriatna mengatakan, dana yang diusulkan untuk pembangunan infratsruktur sesuai dengan priorita program pembangunan nasional 2010-2014 sekitar Rp790 triliun.

"Dana yang diusulkan melalui rencana strategis yang sudah ditandatangani di `trilateral meeting` itu total sekitar Rp790 triliun. Itu untuk infrastruktur 2010-2014, itu untuk memenuhi target-target yang menjadi prioritas nasional," katanya seusai musyawarah perencanaan pembangunan nasional di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan, dana sebesar Rp790 triliun tersebut telah ditandatangani pada 3 Desember oleh Bappenas, Kementrian/lembaga dan Departemen Keuangan setelah melaluii rapat yang digelar sejak 1 Desember 2009.

Ia menjelaskan, usulan tersebut nantinya akan dibawa ke dalam rapat kabinet pada 21 Desember 2009. "Dalam rapat kabinet tersebut nantinya dibahas pembiayaanya, ada atau tidak. Kalau pemerintah ada dananya maka semua tercapai, kalau tidak ya diturunkan," katanya.

Ia mengatakan proyek infrastruktur yang menjadi program prioritas pada 2010-2014 diantarnya penyelesaian pembangunan lintas Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan Sulawesi, NTB, NTT dan papua seluas 19.370 kilometer yang ditargetkan pada 2014.

Termasuk diantaranya jalan tol Sarangan - Tanjung Benoa di Bali. Menurut dia, tol ini nantinya akan dibiayai pemerintah pusat karena setelah ditawarkan tidak ada swasta yang masuk. Ia menambahkan, pemerintah pusat bisa mencari pinjaman luar negeri dengan bunga yang rendah untuk pembangunan tol tersebut.

"Nanti jalan tol tersebut akan dikelola swasta dan pemasukkannya masuk ke negara," katanya.

Selain itu, pembangunan 685 ribu rumah sehat bersubsidi yang ditargetkan pada 2014. Pembangunan 180 rusunami dan 650 twin blok berikut fasilitas pendukung kawasan pemukiman yang dapat menampung keluarga kurang mampu yang ditargetkan pada 2012.

Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di empat kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan sesuai dengan cetak biru tranportasi perkotaan. Proyek ini ditragetkan pada 2014. Program penanganan lumpur Sidoarjo dan dampak sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Ia menambahkan, program infrastruktur prioritas tersebut diantarnya oleh Departemen ESDM, Departemen Perhubungan, Kementrian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Badan SAR Nasional dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Sementara itu dalam musrenbangnas, pihaknya juga telah mendapta masukan ebrbagai proyek onfrastruktur yang mendukung perekonomian di daerah.

"Namun bila proyek itu tidak masuk dalam prioritas pembangunan maka nantinya masuk dalam prioritas bidang," katanya.(*)