Wakil ketua MPR minta pemerintah perhatikan kesulitan dunia pendidikan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR, Sjarifuddin Hasan, meminta pemerintah memperhatikan dengan serius kesulitan dunia pendidikan akibat dampak luar biasa pandemi Covid-19.

Politisi yang lebih dikenal dengan nama Syarief Hasan itu juga mendorong pemerintah merasakan kesulitan banyak orangtua dalam membayar iuran pendidikan.

"Pemerintah harus perhatikan ini. Banyak masyarakat kita yang sangat kesulitan keuangan akibat pandemi, sehingga merasa kesulitan membayar iuran pendidikan. Ini dilematis. Saya rasa stimulus untuk dunia pendidikan sangat perlu," ujar dia, usai menghadiri acara Temu Tokoh Nasional, di Aula Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Hidayah Al-Khodijiyyah, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2020).

Hadir dalam acara itu Ketua Majelis Ulama Indonesia Cianjur, KH Ahmad Yani, pengurus Dewan Kesenian Cianjur, para tokoh masyarakat desa, Pimpinan Ponpes KH Denny Ramdhani, dan sekitar 300 santri dan santriwati Ponpes Nurul Hidayah Al-Khodijiyyah.

Syarief yang juga anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu juga mendorong pemerintah memperhatikan kesulitan ponpes di kala pandemi Covid-19.

Kiprah dan kontribusi ponpes sebagai lembaga pendidikan yang mencerdaskan masyarakat Indonesia yang tampak sudah sejak lama.

Namun pendidikan jarak jauh, menurut dia, perlu diteliti kembali apakah dapat membantu atau malah memberatkan dunia pendidikan, khususnya di pondok pesantren.

Ia mengatakan sudah semestinya negara hadir melakukan berbagai kebijakan dan langkah-langkah riil guna membantu Ponpes bangkit dari dampak berat akibat pandemi Covid-19.

"Saya melihat bahwa Ponpes mesti diberikan akselerasi penanganan yang cepat melalui berbagai program-program yang tepat, sehingga ponpes bisa lebih bertahan dan bangkit di tengah pandemi ini," kata dia.

Ia pun mengingatkan pemerintah bahwa tanggung jawab MPR juga untuk membantu meringankan biaya pendidikan.

Untuk itulah, ia terus mendorong dan mendukung pemerintah dalam mengatasi, melakukan berbagai koordinasi dengan elemen-elemen bangsa, khususnya di sektor pendidikan, agar dampak pandemi Covid-19 bisa cepat teratasi.

"Saya rasa, bencana ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai satu bangsa termasuk MPR," katanya.