"Minimal enam bulan ke depan, kami minta penundaan untuk dibahas dalam pertemuan tingkat menteri trasnportasi berikutnya," katanya kepada pers di Jakarta, Sabtu, saat menyampaikan Evaluasi Kinerja Departemen Perhubungan.
Freddy mengawali penjelasannya terkait dengan salah satu hasil pertemuan tahunan dua hari Menteri Transportasi ASEAN di Hanoi, Vietnam yang berakhir Jumat (11/12).
Menurut dia, pihaknya melakukan hal itu karena harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum menghadapi tahapan liberalisasi udara ASEAN secara penuh untuk penumpang dan barang pada 2015."Jika tidak siap, penerbangan nasional kita justru dilayani mereka," katanya.
Persiapan yang dimaksud, tidak hanya secara regulasi, tetapi juga menyangkut kondisi dan jumlah bandara internasional dan operator penerbangan nasional di Indonesia.
"Singapura hanya punya satu bandara, Malaysia enam bandara, kita 26 bandara internasional. Kalau semuanya dibuka, kita akan dirugikan," katanya.
Freddy menegaskan, dalam kerja sama dengan negara lain, kepentingan nasional harus didahulukan.
"Mereka tampaknya cukup memahami sebab perundangan yang berlaku di negara lain memang harus dihormati," katanya.
Sementara itu, menurut Dirjen Perhubungan Udara Dephub Herry Bakti, pembahasan kembali masalah open sky ASEAN kemungkinan akan dilakukan pada April 2010 padaa ASEAN Summit di Hanoi atau pertemuan tingkat menteri pada November 2010 di Brunei.
Sebelum pertemuan itu, tambah Herry, pemerintah kemungkinan akan mengeluarkan keputusan menteri tentang jumlah bandara yang siap untuk open sky policy. "Mungkin ada 3 atau 5 bandara yang siap," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
